http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Diduga Loloskan SGR-NAP di Pilkada, Komisioner KPU dan Bawaslu Minut Terancam Diberhentikan

Foto atas: 5 orang Komisioner KPU Minut, foto bawah

Foto atas: 5 orang Komisioner KPU Minut,  Foto bawah: 3 orang Komisioner Bawaslu.

MINUT, Mediamanado – Lima orang Komisioner pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tiga orang lainya komisioner di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara terancam diberhentikan dari posisi jabatan. Pasalnya, diduga penyelenggara di dua lembaga tersebut telah melanggar kode etik karena meloloskan pasangan calon atas nama Shintia Gelly Rumumpe (SGR) yang berpasangan dengan Netty Agnes Pantou (NAP) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati pada 9 desember 2020.

Hal tersebut sebagaimana rilis melalui laman resmi dkpp.go.id pada tanggal 28 November 2020. Adapun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk empat perkara sekaligus yakni nomor 130-PKE-DKPP/X/2020, 141-PKE-DKPP/XI/2020, 131-PKE-DKPP/X/2020, dan 142-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (30/11/2020) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, pukul 09.00 dan 13.30 WITA.

Perkara 130-PKE-DKPP/X/2020 diadukan oleh Noldy Awuy, sedangkan perkara 141-PKE-DKPP/XI/2020 diadukan Efraim Kahagi. Kedua Pengadu mengadukan Stella Martina Runtu, H. Darul Halim, Hendra Samuel Lumanauw, Dikson Lahope, dan Roby AM. Manopo (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara) selaku Teradu I sampai V.

Pengadu mendalilkan para Teradu melakukan pelanggaran kode etik terkait dokumen persyaratan Calon Bupati Minahasa Utara atas nama Shintia Gelly Rumumpe yang terindikasi menggunakan ijazah yang dilegalisir bukan oleh pejabat yang berwenang.

Perkara 131-PKE-DKPP/X/2020 dan 142-PKE-DKPP/XI/2020 juga diadukan oleh Pengadu yang sama yakni Noldy Awuy dan Efraim Kahagi. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yakni Simon H. Awuy, Rahman Ismail, dan Rocky Ambar selaku Teradu I sampai III.

Teradu I sampai III didalilkan tidak profesional dalam menangani laporan terkait dugaan pelanggaran persyaratan bakal calon bupati yang diduga menggunakan ijazah palsu  atas nama Shintia Gelly Rumumpe yang telah dinyatakan sebagai calon bupati padahal sudah ada laporan dari masyarakat dengan bukti yang sudah lengkap.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.
“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutup Bernad. (rilis:dkpp/redaksi)

About Sweidy Pongoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*