MANADO, MediaManado.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS Silangen optimis seluruh Perangkat Daerah mampu membuat perubahan dalam melakukan perencanaan penganggaran, yang bukan semata-mata terkait administrasi, melainkan harus berbasis capaian.
“Sebelum mengajukan anggaran tahun 2020, Perangkat Daerah harus mengingat bahwa apa yang diajukan itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga penyusunan anggaran bukan copy paste dari tahun sebelumnya, akan tetapi harus jelas apa programnya dan bagaimana outcome –nya,” tandas Sekdaprov Silangen pada kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut di Manado, Selasa (27/8/2019).
Selain itu, Silangen mengingatkan mengenai reformasi birokrasi bagi seluruh pejabat, yang harus semakin meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerjanya karena monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kinerja perangkat daerah terus dilakukan sesuai perjanjian kinerja.
“Apabila pejabat tidak memenuhi perjanjian kerja dapat berujung punishment dengan mengundurkan diri dari jabatannya,” ujarnya.
Kendati demikian, menurut Silangen, opsi tersebut masih dipertimbangkan hingga dilakukan evaluasi dahulu oleh tim terkait, kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur Sulut sebelum diambil keputusan. (Ferry/*)
