http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

JG-KWL Siapkan Program Kartu Minut Hebat untuk Masyarakat

51C8BC2C-EE27-42DC-B6CF-75058235EBE0-300x165

MINUT, Mediamanado-  Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda dan Kevin W. Lotulung (KWL) nomor urut 2, menyiapkan 10 program unggulan untuk Minut hebat. Salah satunya adalah Kartu Minut Hebat (KMH), yang didalamnya terdiri dari

1.Kartu Minut Sehat (Pelayanan Kesehatan Gratis)
2.Kartu Minut Pintar (Vokasi/Kejuruan dan Beasiswa),
3.Kartu Minut Sejahtera (Untuk Lansia dan Keluarga Tidak Mampu)
449CF0CC-CDB0-454D-BE01-9B51C9083BB5-211x300
Paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan dan mendapat dukungan dari Partai Demokrat, Gerindra, PKPI, PBB, PPP, PSI dan Perindo ini mengatakan, dengan adanya KMH menginginkan tidak ada satupun masyarakat Minut yang tidak mendapatkan haknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu adalah Hak Asasi setiap warga negara, itu juga menjadi amanat pokok Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Dasar hukum dari KMH adalah UUD 1945 terutama pasal 28A, semua orang berhak untuk
hidup dan mempertahankan kehidupannya dan pasal 28H ayat, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU lainnya yang menjadi dasar bagi hak
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan
kesejahteraan,” kata Joune Ganda

“UUD 45 pasal 31; 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, 2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 3. Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Serta UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 6 ayat 1, setiap warga Negara berusia 7-15 tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pasal 34 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,” ujarnya

Lanjut dikatakan Joune Ganda, KMH adalah program integratif kebijakan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat Minut. Selain merupakan sinergi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minut. Kartu Minut Hebat adalah ujung dari tanggung jawab untuk memastikan setiap warga di Minut yang memang layak mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan tunjangan kesejahteraan, dipastikan untuk mendapat haknya. “Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan menganggarkan secara khusus terutama untuk masyarakat tidak mampu, hal ini akan dilakukan pendataan secara teliti dan akurat untuk mendapatkan bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan
tunjangan kesejahteraan. Cukup hanya dengan KMH, setiap masyarakat yang memegang kartu tersebut akan memperoleh bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan gratis, dan tunjangan kesejahteraan,” terang Joune Ganda.

Menurut Joune Ganda untuk anggaran program KMH berasal dari APBD. Maka pemerintah kabupaten bekerjasama dengan DPRD Minut
merumuskan kebijakan khusus yang menjadi dasar pelaksanaan program KMH “Untuk di luar dari APBD, pemerintah Minut akan membuka kotak donasi dan pengarahan dana CSR untuk tujuan peningkatan kualitas
pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan
ekonomi,” kata Joune Ganda.

Joune Ganda menambahkan, seluruh pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran akan dikontrol
dan dievaluasi secara ketat dan objektif berdasarkan UU dan peraturan lain yang berlaku. “Transparansi dan keterbukaan informasi publik akan menjadi ruang akses utama bagi seluruh masyarakat Minut terkait dengan pelaksanaan rogram KMH,” tuturnya

Lanjut dikatakan Joune Ganda, untuk pelaksanaan dari KMH adalah sinkronisasi program dari Pusat, Provinsi, Kabupaten. Riset, survey dan pendataan secara professional, objektif, dan transparan.
“Kami jugaakan dengar pendapat dan evaluasi. Survey lapangan untuk verifikasi hasil pendataan. Penyusunan daftar penerima manfaat program. Peluncuran dan Pelaksanaan program. Evaluasi dan pertanggungjawaban,” tutupnya. (swp)

About Sweidy Pongoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*