http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg

LPJ Jadi Syarat Petahana Kembali Bertarung di Pilhut

IMG-20200211-WA0041

 

MINSEL, MediaManado.com – Seorang petahana yang akan ikut dalam konstetasi Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di desa, berkewajiban untuk memasukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan Dana Desa selama dia memimpin.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Hendrie Lumapow kepada MediaManado.com, Selasa (11/02/2020).

Menurut Kadis PMD, bilamana ada Petahana Hukum Tua tidak melaksanakan LPJ, dengan sendirinya, yang bersangkutan tidak berhak untuk maju di Pilhut.

“Hukum Tua yang tidak melaksanakan kewajibannya membuat laporan pertanggungjawaban, tidak akan diikutsertakan dalam Pilhut nanti,” tandas Lumapow.

Dia menambahkan, bilamana tidak ada LPJ dari mantan Hukum Tua, hal itu berarti bisa diindikasikan, tidak adanya transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

“Karena realisasi anggaran dalam bentuk fisik pembangunan, harus dipertanggungjawabkan selama yang bersangkutan menjabat Hukum Tua. Di satu sisi juga, dengan adanya LPJ, membuat masyarakat percaya terhadap pemerintah,” terang Lumapow.

Selain itu, tidak adanya LPJ justru tidak akan  lolos dari penilaian APIP oleh Inspektorat Kabupaten Minsel.

“Sebagai lembaga negara, rekomendasi yang disampaikan Inspektorat Minsel dapat menjadi dasar bagi kami menolak pencalonan mantan Hukum Tua,” kata Lumapow.

Diketahui, Pilhut di Kabupaten Minsel akan dilaksanakan pada tahun 2020. Salah satu syarat bagi petahana yang akan ikut serta dalam Pilhut, yaitu LPJ Pengelolaan Dana Desa selama yang bersangkutan memimpin suatu desa (6 tahun).

LPJ ini dilaksanakan Hukum Tua melalui forum musyawarah bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat desa setempat.

LPJ ini, selain bisa membatalkan Petahana Hukum Tua untuk maju kembali, akan tetapi di pihak lain bisa menjadi modal bagi Petahana untuk melanjutkan kepemimpinan di desa, karena yang bersangkutan dinilai mampu menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan desanýa. (Sampel)

 

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*