http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Miliki Gedung Operasi Covid, RSUD Maria Walanda Maramis Kebanggaan Warga Minut

BeautyPlus_20210117204959416_org

MINUT, Mediamanado – Sarana dan prasarana untuk penunjang fasilitas kesehatan di Kabupaten Minahasa Utara mulai berkembang. Untuk itu, kita sebagai warga Minut patut merasa bangga. Pasalnya, warga tidak harus jauh-jauh untuk berobat, karena di “kampung sandiri” RSUD Maria Walanda Maramis, sudah ada fasilitas gedung operasi covid 19.

Sebagaimana diketahui, diakhir tahun 2020 Pemkab Minut melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Maria Walanda Maramis (MWM) menerima bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp.3,8 Miliar yang dijadikan proyek Rehabilitasi Gedung Operasi Covid 19.

Ruang Operasi Covid di RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara.

Ruang Operasi Covid di RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara.

“Kapan lagi ada bantuan kalau kita tidak manfaatkan. Ini demi kepentingan masyarakat Minut. Bantuan DID ini tidak semua daerah dapat dan peluang kesempatan ini harus diambil. Sehingga ada kemajuan pembangunan untuk menunjang sarana fasilitas kesehatan di Minut. Kalau kita hanya mengharapkan APBD Minut, sementara pada tahun 2020, banyak anggaran yang di refocusing untuk penanganan dan penanggulangan Covid,” ujar Sandra Rotty Dirut RSUD.

dr. Sandra Rotty Direktur Utama RSUD. Maria Walanda Maramis.

dr. Sandra Rotty Direktur Utama RSUD. Maria Walanda Maramis.

Dirut Sandra menambahkan, bahwa pelaksanaan proyek ini sudah selesai dan dalam masa pemeliharaan selama 180 hari. Jika nantinya dalam tahap pemeriksaan BPK, proyek ini yang akan lebih dulu disodorkan.

“Gedung operasi sudah bisa digunakan pada tanggal 20 januari nanti. Jika pemeriksaan BPK saya akan lebih dulu minta audit proyek tersebut, sehingga segala kekurangan dalam pekerjaan bisa diketahui dan bisa disampaikan kepada pelaksana atau pihak ke tiga agar dapat ditindaklanjuti,” ujar dr. Sandra.

Lift Khusus Pasien Covid yang akan digunakan.

Lift Khusus Pasien Covid yang akan digunakan.

Sementara itu, jika terjadi suatu tindak pidana korupsi dalam suatu proyek yang dibiayai oleh anggaran Negara, sebagaimana Perpres 16 Tahun 2018 pasal 77 tentang pengaduan masyarakat menyebutkan, masyarakat mengajukan pengaduan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), selanjutnya APIP mengajukan pengaduan masyarakat kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti jika terjadi suatu penyimpangan.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat APIP sehingga setiap ada pengaduan dari masyarakat APIP dulu yang menghadap aparat penegak hukum. Apalagi kontrak antara penyedia atau pelaksana proyek dan PPK itu adalah kontrak Perdata. jadi selama ada kesepakatan yang bisa diselesaikan kedua pihak maka tidak ada unsur pidana. Kecuali ada salah satu pihak ada wanprestasi, dan ada temuan dari lembaga audit keuangan Negara yakni BPK.

1. Menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pada pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut dijelaskan seorang PPK memiliki tugas:
a). Menyusun perencanaan pengadaan;
b). Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c). Menetapkan rancangan kontrak;
d). Menetaplan HPS;
e). Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
f). Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g). Menetapkan tim pendukung;
h). Menetapkan tim atau tenaga ahli;
i). Melaksanakan e-purchasing untuk nilai yang paling sedikit di atas Rp200.000.000,00;
j). Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k). Mengendalikan kontrak;
l). Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA/PA;
m). Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
n). Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen  pelakasanaan kegiatan;pelakasanaan kegiatan;
o). Menilai kinerja penyedia.

2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK tersebut mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

3. Menurut Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang dimaksud Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. (Infotorial/*)

Penulis: Sweidy Pongoh

About Sweidy Pongoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*