http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Pacu Realisasi Dana BOS, Tedy Sarankan PBJ Sekolah Tidak Berujung Masalah Hukum

Legiatan KBM di salah satu sekolah di Manado. (foto:Ist)

Kegiatan KBM di salah satu sekolah di Manado. (foto:Ist)

 

MANADO, MediaManado.com – Penyerapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dilakukan pihak sekolah secara maksimal, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran disertai pelaporan penggunaan, terlebih pada realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dibutuhkan masing-masing sekolah yang ada di Sulut.

Kepala Dinas Dikda Provinsi Sulut dr Grace Punuh MKes melalui Manajer BOS Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut Tedy Rondonuwu mengatakan, untuk PBJ sendiri sudah tersistem melalui Sistem Informasi (elektronik) Pengadaan Sekolah atau dikenal dengan ‘SIPLa’. Karena SIPLah dirancang untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring.

SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud.

“Itulah mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), yakni semata mata untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler,” terang Tedy kepada MediaManado.com, Rabu (04/12/2019) malam.

Menurut dia, ada regulasi terkait sistem pembelian paket afirmasi atau kinerja oleh pihak sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI No.35 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Permendikbud No.3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Selaku Manajer BOS dan PPK, pihaknya pun memacu realisasi dana yang bersumber dari APBN ini oleh pihak sekolah secara maksimal, tetapi dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dengan berpegang pada nomenklatur dan regulasi, sehingga tidak terjebak pada permasalahan yang merugikan pihak sekolah.

“Apalagi dalam waktu yang cukup mepet, dimana semua laporan administrasi sudah masuk paling lambat tanggal 20 Desember 2019 ini,” ucap Tedy.

Untuk itu, pihaknya memberi solusi agar sekolah dapat benar- benar memilih mitra penyedia barang/jasa yang tepat dalam SIPLah, bahkan kelak tidak berujung pada masalah hukum.

“Saya sarankan untuk memilih penyedia atau perusahaan penyedia barang/jasa yang kredibel dan bisa dijamin tidak bermasalah nanti. Ketika bermasalah, itu tanggungjawab pihak sekolah atau kepala sekolah. Karena dana BOS untuk PBJ masuk ke rekening masing-masing sekolah. Jadi kami hanya menyarankan saja perusahaan penyedia yang kredibel dan dijamin bebas masalah pada SIPLah yang ada di website Kemendibud,” tutup Tedy. (Ferry)

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*