http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Pandemi Covid 19 dan “Virus” Siltap Akhir 2020 jadi Bencana Perangkat Desa di Minut

20201224_025550

Catatan oleh : Sweidy Pongoh

Wartawan Mediamanado Biro Minahasa Utara

SEPERTINYA Kabupaten Minahasa Utara saat ini sudah masuk zona merah atau wilayah berbahaya akan penyebaran Pandemi Covid 19. Hal tersebut berdasarkan data satuan tugas Covid 19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga, kabupaten ini menjadi perhatian serius dalam peperangan melawan bencana non alam tersebut.
Dengan demikian, sejumlah lembaga mulai menyerukan larangan dengan tidak merayakan hari raya Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan pesta pora dan beracara mengumpulkan masa banyak. Bahkan, Gereja pun diimbau agar melaksankan ibadah diikuti oleh pelayan khusus dan terbatas selanjutnya disiarkan secara live streaming atau melalui pengeras suara dan media lainnya agar tidak berkumpul di dalam Gereja.

Berdasarkan data Covid 19 Pemkab Minut menurut kriteria, selesai pemantauan ada 1178 orang, kontak erat resiko tinggi 150 orang, Kasus Suspek ada 52 orang. Kasus Probable 114 orang. Probable meninggal dunia 54 orang. Konfirmasi positif Covid ada 784 orang. Isolasi mandiri 64 orang. Konfirmasi positif yang dirawat 102 orang. Sembuh ada 657 orang dan konfirmasi Positif meninggal dunia 25.

Sebagaimana data sebaran di 10 kecamatan: – Kecamatan Airmadidi paling banyak meninggal dunia sejumlah 8 orang, Kasus Suspek 11 orang, Probable 23 (meninggal 12 orang) dan Positif 144 (118 orang sembuh). – Kecamatan Kalawat meninggal dunia sejumlah 3 orang, Kasus Suspek 19 orang, Probable 22 (meninggal 10 orang) dan Positif 197 (160 orang sembuh). – Kecamatan Talawaan meninggal dunia sejumlah 5 orang, Kasus Suspek 2 orang, Probable 7 (meninggal 2 orang) dan Positif 94 (71 orang sembuh). – Kecamatan Work meninggal dunia sejumlah 1 orang, Kasus Suspek 5 orang, Probable 12  (meninggal 6 orang) dan Positif 67 (55 orang sembuh). – Kecamatan Likupang Barat meninggal dunia tidak ada, Kasus Suspek 2 orang, Probable 2 (meninggal 2 orang) dan Positif 23 (14orang sembuh). – Kecamatan Likupang Selatan meninggal dunia tidak ada, Kasus Suspek 4 orang, Probable 6 (meninggal 3 orang) dan Positif 22 (16 orang sembuh). – Kecamatan Likupang Timur meninggal dunia sejumlah 1 orang, Kasus Suspek 2 orang, Probable 12 (meninggal 2 orang) dan Positif 66 (60 orang sembuh). – Kecamatan Dimembe meninggal dunia sejumlah 3 orang, Kasus Suspek 2 orang, Probable 16 (meninggal 6 orang) dan Positif 76 (56 orang sembuh). – Kecamatan Kauditan meninggal dunia sejumlah 3 orang, Kasus Suspek 4 orang, Probable 10 (meninggal 5 orang) dan Positif 78 (61 orang sembuh). – Kecamatan Kema meninggal dunia sejumlah 1 orang, Kasus Suspek 1 orang, Probable 4 (meninggal 1 orang) dan Positif 15 (12 orang sembuh).
Berdasarkan data informasi tersebut diharapkan kesadaran juga datang dari masyarakat agar mematuhi anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada.

Pemkab Minut menurut Kadis Kesehatan tetap berupaya meningkatkan testing, tracing dan treatment. Dimana, warga diimbau agar waspada dan lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan Menghindari kerumunan.
Bencana non alam juga selain Pandemi Covid 19 atau Virus Corona di Kabupaten Minut yang imut ini, sangat berdampak kepada warga Minut terlebih para perangkat desa. Sebab, terjadi bencana baru bagi para perangkat desa di 125 Desa, lantaran “Virus” Siltap atau penghasilan tetap di akhir tahun 2020 selama 3 Bulan gaji belum terbayarkan.
Ironis memang dialami oleh para perangkat desa yang didalamnya ada badan pemerintahan desa atau BPD dan satuan Linmas. Mereka yang sudah bekerja dan adalah pelayan masyarakat yang paling bawah seakan tidak diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Bencana baru ini sepertinya menciptakan masalah baru.
Sekalipun meminjam slogan Kantor Pegadaian, dimana dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah sekalipun, tidak bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi dan menimpa perangkat desa di Minut. Soalnya, anggaran yang harus dikucurkan oleh Pemkab Minut untuk merealisasikan hak para perangkat ini berjumlah kurang lebih Rp.13,6 miliar untuk gaji 3 bulan. Belum lagi jika harus ditambah dengan operasional Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp.3,1 miliar. Sementara, Pemkab Minut sudah tidak berdaya lagi untuk mencari anggaran-anggaran yang harus secepatnya dibayar.
Bola liar pun seakan dilempar jika hal tersebut adalah kesalahan DPRD. Padahal, dalam pembahasan sebelum ditetapkannya APBD Perubahan tahun 2020 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Minut akan menjadikan Siltap, Honor THL dan TKD serta hak lainnya para perangkat sebagai skala prioritas. Berharap adanya sokongan anggaran dari Pemprov terkait dana bagi hasil. Pemkab Minut melakukan konsultasi untuk transfer DBH. Alhasil, Pemprov pun kekurangan dana untuk talangi bencana “Virus” Siltap perangkat desa di Minut.
masih terkait Siltap, Pemkab seakan menggunakan 4 M sebagai senjata untuk melindungi diri. Dimana, mencuci tangan seolah pembayaran Siltap terhambat lantaran DBH Pemprov belum ditransfer ke Kas Daerah Pemkab. Padahal itu adalah kesalahan manajemen Pemkab menurut Anggota DPRD Minut. Selanjutnya Menjaga jarak dari pertanyaan-pertanyaan dan untuk memberi kepastian kepada para perangkat serta Pakai Masker seolah menutup mulut agar tidak ada masalah apapun. Dan terakhir menghadiri kerumunan orang yang datang atau menghindar dari masyarakat.

Belakangan, refocusing anggaran Dana Covid 19 Pemkab Minut ternyata tanpa perhitungan. Saat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dikabarkan sesuai laporan hasil pemeriksaan oleh BPK terdapat temuan sebesar Rp.57 Miliar lebih. Nilai yang tidak sedikit ini kena TGR atau tuntutan ganti rugi yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. (**)

About Sweidy Pongoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*