http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Penambang Tatelu dan PT.MSM Sepakat Jangan Baku Ganggu

POSE: Foto bersama para pihak usai menandatangani surat kesepakatan bersama.

POSE: Foto bersama para pihak usai menandatangani surat kesepakatan bersama.

MINUT, Mediamanado – Polemik yang belakangan terjadi di wilayah pertambangan rakyat (WPR) di desa Tatelu akhirnya menemui titik terang.

Dimana, Senin (22/02/21) sebagaimana janji Kapolres Minut pekan lalu, akan kembali menggelar pertemuan dengan Forkopimda terlaksana sesuai harapan.

Kapolres AKBP. Grace Rahakbau saat memimpin pertemuan antara Penambang lokal dengan PT. MSM/TTN bersama Forkopimda.

Kapolres AKBP. Grace Rahakbau saat memimpin pertemuan antara Penambang lokal di Desa Tatelu dengan PT. MSM/TTN bersama Forkopimda.

Buktinya bertempat di Mapolres Minut
mediasi dan pertemuan dipimpin langsung Kapolres AKBP. Grace Rahakbau yang dihadiri oleh Plh. Bupati Jimmy Kuhu, Ketua DPRD Denny Lolong, Dandim 1310 Bitung Letkol. Inf Benny Lesmana.

Adapun dalam pertemuan yang sedikit menguras energi dan pikiran guna menemui titik terang tersebut, akhirnya diperoleh 7 poin yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama antara PT.MSM/TTN dengan para pemilik tambang, pemilik lahan, ketua koperasi.

Surat Kesepakatan Bersama.

Surat Kesepakatan Bersama.

Berikut 7 poin hasil kesepakatan bersama, antara lain;
1. Expolrasi yang dilaksanakan oleh PT.MSM/TTN tidak mengganggu wilayah pertambangan rakyat.
2. Jika ada kejadian teknis yang terjadi pada saat eksplorasi maka masyarakat/penambang/ pemilik lahan dapat mengkomunikasikan dengan pihak PT.MSM/TTN dangan baik dan PT.MSM/TTN akan memberikan penggantian sesuai kejadian teknis tersebut.
3. Tidak ada tekanan dari pihak manapun terhadap pemilik lahan yang akan menjual tanah kepada pihak PT.MSM/TTN.
4. Pihak penambang harus memperpanjang ijin wilayah pertambangan rakyat (WPR).
5. Pihak penambang yang memiliki ijin WPR tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah kontrak karya PT.MSM/TTN dan sebaliknya pihak PT.MSM/TTN tidak diperbolehkan memasuki wilayah WPR.
6. Untuk kedalaman penambang, PT.MSM/TTN tidak dibatasi kedalaman penambangan sedangkan WPR diberikan kewenangan hanya 100 meter sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penambang yang dilakukan oleh WPR dan PT.MSM/TTN jika menyebabkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat maka akan di proses secara hukum yang berlaku.

FORUM: Tampak Ketua Komisi I DPRD Minut Edwin Nelwan saat memberikan penyampaian.

FORUM: Tampak Ketua Komisi I DPRD Minut Edwin Nelwan memberikan penyampaian.

Selain Kapolres, Dandim, Plh Bupati dan Ketua DPRD tampak hadir Ketua Koperasi yang juga anggota DPRD Sulut Hendri Walukouw, Anggota DPRD Minut Edwin Nelwan, Cinthya Erkles dan Chris Longdong, perwakilan Kadis ESDM Sulut, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi, Wakapolres Kompol Hans Karia Biri, Pabung Mayor Inf R. Pusung, Camat Dimembe Ansye Dengah, Kapolsek Dimembe Iptu Fadhly, PLH Danramil Dimembe Pelda Alexander Budiman, Hukum tua desa Tatelu John Lausan, Para pemilik Lahan, Para pengusaha/ penunjang tambang dan Perwakilan penambang.
Pihak PT. MSM/TTN hadir langsung Direktur David Sompie didampingi Eksternal Donna Keles dan Harry Rumondor. (**)

Penulis: Sweidy Pongoh

About Sweidy Pongoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*