MANADO, MediaManado.com – Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan begitu, Pemprov Sulut sudah meraih 8 kali secara berturut-turut opini WTP.
Penyampaian raihan WTP dari BPK RI dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Jumat (13/05/2022).
Memang patutlah diapresiasi, mengingat Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan OD-SK telah mendapatkan opini WTP ke-6 kali. Hal ini menjadi motivasi bagi Pemprov Sulut untuk tetap mempertahankannya dengan menjaga kualitas pengelolaan keuangan semakin baik tertib, akuntabel, transparan, dan efisien.
Yang sudah diraih dijaga dan dipertahankan dengan melangsungkan pengawasan dan evaluasi juga mendorong sumber daya untuk bekerja sebaik mungkin.
Sinergitas, kerjasama penting semuanya guna menuju Sulut maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.
Untuk itu, Gubernur Olly dan Wagub Kandouw menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut atas akuntabilitas yang dicapai pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dari BPK-RI.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Gubernur Olly mengatakan bahwa capaian WTP selama delapan kali berturut-turut merupakan bukti kerja-kerja stakeholder tetap konsisten.
“Puji syukur, di tengah hantaman pandemi Covid-19, kita tetap tancap gas melaksanakan tugas di semua sektor pemerintahan dan tetap mempertahankan opini WTP dari BPK. Terima kasih atas sinergitas yang semakin solid,” ungkap Gubernur Olly.
Gubernur Olly juga berterima kasih kepada BPK-RI yang terus memberikan koreksi terhadap perbaikan selama pemeriksaan berlangsung.
“Kami semakin terpacu melakukan pembenahan yang menjadi catatan BPK,” kata Gubernur Olly.
Diketahui, Pemprov Sulut kembali meraih opini WTP dari BPK-RI atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran (TA) 2021. Penyerahan LHP LKPD dari Anggota VI BPK-RI, Pius Lustrilanang.
Pius menjelaskan, penyusunan LKPD Pemprov Sulut telah sesuai SAP berbasis akrual.
“Dengan demikian kami berikan opini WTP kepada Pemprov Sulut. Ini tentunya karena sinergi yang matang dari semua elemen pemerintah,” tutup Pius.
(Advetorial Diskominfo Sulut)
