http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg

Rolling Pemkab Minut Bergulir! JG-KWL: Tak Ada Praktik Jual Beli Jabatan

Pasangan JG-KWL didampingi Sekda dan para Asisten saat mengikuti Vidcon di Pendopo belum lama ini.

Pasangan JG-KWL didampingi Sekda dan para Asisten saat mengikuti Vidcon di Pendopo belum lama ini.

MINUT, Mediamanado – Desas-desus rolling atau pergantian pejabat di lingkup Pemkab Minut santer terdengar. Isu praktik jual beli jabatan pun hangat di khalayak publik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Minut, Denny Kamlon Lolong angkat bicara. Dia memberikan warning bagi kader partai agar jangan ada yang bermain untuk coba-coba menjadi makelar jual beli jabatan. Mengingat, pasangan JG-KWL adalah kader PDIP yang diusung oleh beberapa partai koalisi. “Hal ini kami lakukan karena sudah ada isu yang berkembang ada oknum yang coba-coba bermain dengan memberikan janji atau jual beli jabatan. Karena itu, kami dari partai PDIP melakukan antisipasi. Demikian seluruh fungsionaris mulai tingkat DPC, PAC dan Ranting maupun fraksi dilarang keras melakukan intervensi. Apalagi sampai meminta imbalan,” tambah Delon saat dihubungi mediamanado.com, Senin (6/09/21) pagi tadi.

Screenshot_20210906-122446_Gallery

Adapun, pasangan Joune Ganda dan Kevin Wiliam Lotulung telah memberikan jaminan dan kepastian, tidak ada praktik jual beli jabatan di Kabinetnya. Hal tersebut dikemukakan Joune Ganda saat sebelum terpilih maupun telah menjabat Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2021.

Dimana, dalam debat publik yang digelar oleh KPU Minut selang November 2020, dengan lantang JG menyebut jika dirinya terpilih akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta menata sistem birokrasi yang baik di Kabinetnya.

“Kami berjanji akan mengubah sistem birokrasi yang selama ini masih belum optimal, termasuk menjamin tidak adanya jual beli jabatan serta deal-deal yang justru akan merugikan masyarakat,” tegas dia.

Selain itu tambahnya, dalam melakukan pembenahan sistem birokrasi, sesuai dengan ketentuan yang ada harus mengikuti mekanisme aturan.
“Kita akan melakukan evaluasi dan assessment serta fit and proper test (FPT) agar setiap pejabat dapat bekerja secara secara profesional dan maksimal sesuai dengan kemampuan mereka,” tukasnya. (**)

Penulis: Sweidy Pongoh

About Sweidy Pongoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*