http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Saksi Fakta Beber Hasil Sidang DKPP! KPU dan Bawaslu Minut Dianggap Tidak Profesional

Dokumentasi foto DKPP RI saat menggelar sidan etik terhadap KPU dan Bawaslu Minut november lalu.

Dokumentasi foto DKPP RI saat menggelar sidang etik terhadap KPU dan Bawaslu Minut november lalu di kantor Bawaslu Sulut.

MINUT, Medimanado – Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang dilaporkan oleh Yohan Awuy dan Efraim Kahagi, terungkap dalam persidangan DKPP jika KPU Minut dan Bawaslu dianggap tidak profesional.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang DKPP pada tanggal 30 November 2020 lalu di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut saksi Fakta, bahwa hasil sidang itu begitu banyak mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu).
“Salah satu fakta yang terungkap di persidangan, komisioner KPU beserta ketua KPU tidak pernah melihat ijazah aslinya. Hal tersebut juga berlaku dalam sidang dengan Bawaslu (materi gugatan dan dalam sidang yang berbeda). Kedua, bahwa Kepala Dinas pendidikan Minahasa Utara itu melegalisir ijazah SGR menggunakan kapasitas pribadi bukan sebagai kepala Dinas. Sebab, dalam surat yang dilegalisir tidak menyertakan kop surat dinas pendidikan Minut dan cap,” katanya sebagaimana yang didengar di dalam persidangan.

Dokumentasi foto

Dokumentasi Foto DKPP RI: Tampak ekspresi Majelis hakim Ketua Didik Supriyanto saat memimpin sidang Etik terhadap KPU dan Bawaslu Minut.

Dikatakan oleh saksi fakta Noris Tirayoh, baik komisioner KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada Minut dipastikan bakal mendapat sanksi yang berat. Hal tersebut dikarenakan banyak terungkap fakta-fakta persidangan banyak berpihak kepada pengadu sebagaimana disampaikan oleh hakim sidang dari DKPP. “Bahkan dalam persidangan hakim sampai menepuk meja. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara,” ujarnya kepada mediamanado.com belum lama ini.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tirayoh, prediksinya sebagai saksi jika nantinya akan sanksi dari DKPP terhadap penyelenggara, maka dasar itulah yang akan kami laporkan secara pidana.
“Tahapannya akan kami pelajari. Setelah turun hasil pleno, misalkan turun putusan diberikan sanksi berat terhadap komisioner KPU dan Bawaslu berupa pemecatan. Maka dasar salinan putusan tersebut akan kami gunakan sebagai dasar laporan secara pidana di Kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Minut Stella Runtu, mengaku jika dirinya bersama komisioner lainnya telah melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.
“Intinya yang sudah kami lakukan sesuai prosedur. Memang, kami juga sadar bahwa ada batasan-batasan tersendiri. Ada yang tidak bisa kami lakukan yang diluar kewenangan kami. yang jelas sesuai dengan aturan undang-undang, PKPU bahwa yang sesuai dengan juknis 394, kami menerima berkas persyaratan, berkas pendaftaran kalau untuk ijazah yaitu yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan sepanjang itu tahapan pendaftaran, perbaikan kelengkapan berkas sampai dengan pleno akhirnya kami memutuskan bahwa yang kami lakukan ini sudah sesuai, itu saja,” ujarnya kepada awak media.

Untuk Bawaslu Minut dalam persidangan dengan objek gugatan berbeda, juga mengungkap fakta lain. Dimana, Rocky Ambar cs tidak melaksanakan prosedur dalam penerimaan aduan masyarakat. Bahwa terungkap jika aduan Efraim Kahagi hanya dianggap surat tembusan yang diterima oleh staf, bukan diterima sebagai aduan masyarakat. Sehingga, pelapor dalam hal ini Efraim, melakukan pelaporan di Bawaslu Provinsi Sulut selanjutnya melimpahkan ke Bawaslu Minut untuk ditindaklanjuti. Adapun, hakim dalam sidang DKPP yang dipimpin oleh anggota DKPP RI ini, merasa kecewa dengan kinerja Bawaslu Minut. Dimana, sebagai lembaga, Bawaslu Minut tidak melaksanakan prosedur. sebab, dalam penerimaan surat, tidak menyediakan formulir aduan masyarakat.

Ditambahkan oleh saksi fakta Noris Tirayoh, bahwa Komisioner DKPP selaku hakim ketua dalam persidangan mempertanyakan status profesi dan keberadaan tiga komisioner Bawaslu Minut sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan, pertanyaan kepada Bawaslu langkah yang ditempuh ketika mengakui jika dalam pelaksanaan Pilkada Minut ada indikasi masalah.

Menurut Tirayoh sebagaimana juga dapat disaksikan dalam video persidangan yang disiarkan secara langsung melalui laman Facebook DKPP RI, jika komisioner Bawaslu diantaranya Rahman Ismail, Simon Awuy dan Rocky Ambar tidak mampu menjawab. Hakim pun mempertanyakan saat mengetahui ada indikasi permasalahan dan komisioner Bawaslu tidak pernah berkoordinasi dengan penyelenggara sebelumnya. “Hal tersebut langsung memancing reaksi Hakim sidang yang dipimpin oleh Didik Supriyanto. Hakim mematikan microfon dan menepuk meja sambil menyebutkan kalimat bahwa yang dilakukan oleh penyelenggara Bawaslu Minut adalah hal yang fatal. Kenapa tidak melakukan investigasi bersama pengadu untuk mencari tahu kebenaran permasalahan ini, karena yang dilaporkan (Shintia G. Rumumpu) juga pernah menjadi anggota dewan di periode 2014-2019. Hakim menyebutkan jika penyelenggara bikin malu,” ujar Tirayoh seraya menambahkan jika prediksinya KPU dan Bawaslu Minut bakal mendapat sanksi kode etik dari DKPP.

Adapun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk empat perkara sekaligus yakni nomor 130-PKE-DKPP/X/2020141-PKE-DKPP/XI/2020131-PKE-DKPP/X/2020, dan 142-PKE-DKPP/XI/2020 pada tanggal 30 November 2020 lalu di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Perkara 130-PKE-DKPP/X/2020 diadukan oleh Noldy Awuy, sedangkan perkara 141-PKE-DKPP/XI/2020 diadukan Efraim Kahagi. Kedua Pengadu mengadukan Stella Martina Runtu, H. Darul Halim, Hendra Samuel Lumanauw, Dikson Lahope, dan Roby AM. Manopo (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara) selaku Teradu I sampai V. Pengadu mendalilkan para Teradu melakukan pelanggaran kode etik terkait dokumen persyaratan Calon Bupati Minahasa Utara atas nama Shintia Gelly Rumumpe yang terindikasi menggunakan ijazah yang dilegalisir bukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam persidangan majelis dipimpin oleh Majelis:
1. Didik Supriyanto, S.IP., MIP (Ketua)
2. Dr. Mayske Rinny Liando, S.Pd., M.Pd (Anggota/TPD unsur Masyarakat)
3. Meidy Yafeth Tinangon, S.Si., M.Si (Anggota/TPD unsur KPU)
4. Mustari Humagi, S.Hi (Anggota/TPD unsur Bawaslu)

Perkara 131-PKE-DKPP/X/2020 dan 142-PKE-DKPP/XI/2020 juga diadukan oleh Pengadu yang sama yakni Noldy Awuy dan Efraim Kahagi. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yakni Simon H. Awuy, Rahman Ismail, dan Rocky Ambar selaku Teradu I sampai III. Ketiganya didalilkan tidak profesional dalam menangani laporan terkait dugaan pelanggaran persyaratan bakal calon bupati yang diduga menggunakan ijazah palsu atas nama Shintia Gelly Rumumpe yang telah dinyatakan sebagai calon bupati padahal sudah ada laporan dari masyarakat dengan bukti yang sudah lengkap. Dalam persidangan dipimpin oleh Majelis:
1. Didik Supriyanto, S.IP., MIP (Ketua)
2. Dr. Mayske Rinny Liando, S.Pd., M.Pd (Anggota/TPD unsur Masyarakat)
3. Meidy Yafeth Tinangon, S.Si., M.Si (Anggota/TPD unsur KPU)
4. Mustari Humagi, S.Hi (Anggota/TPD unsur Bawaslu)

Penulis: Sweidy Pongoh

About Sweidy Pongoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*