http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Sangkoy Nilai ‘Aneh’ Temuan Pansus Justru Dilapor ke Polda

poster_2020-06-25-082059

 

MINSEL, MediaManado.com – Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Robby Sangkoy menilai, tingkahlaku sejumlah Anggota Pansus LKPJ DPRD Minsel ‘aneh bin ajaib’.

Hal itu disampaikan Sekretaris Pansus LKPJ ini setelah mengetahui sejumlah sesama Anggota Pansus melaporkan hasil temuan ke Polda Sulut.

“Inikan masih ranah DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Apa yang menjadi temuan kawan-kawan di lapangan terkait LKPJ Bupati TA 2019, dibahas bersama anggota Pansus melalui rapat-rapat di DPRD, bukannya langsung dilaporkan ke Polda Sulut. Ini masih ranah DPRD,” tandas Sangkoy, Rabu (24/06/2020).

Dirinya mengkritisi tingkahlaku sesama anggota Pansus perihal temuan di lapangan yang dibawa ke Polda Sulut.

Sangkoy pun mengatakan Tim Pansus yang dipimpin Frangky J. Lelengboto yang membawa hasil temuan turun lapangan ke Polda Sulut, justru telah mengabaikan aturan sebenarnya yang menjadi Tupoksi dari anggota dewan yang terhormat sebagaimana diatur dalam PP 13/19 ayat 20.

Sangkoy menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ kepada DPRD memiliki tenggang waktu selama 30 hari setelah Kepala Daerah  menyampaikannya melalui Rapat Paripurna, lalu dibahas pula dalam rapat-rapat di DPRD, sebagaimana diamanatkan pasal 20 dalam PP 13.

Adapun Pansus sendiri dapat mengeluarkan rekomendasi tertulis terhadap LKPJ Kepala Daerah terkait Perencanaan, Penganggaran dan Peraturan, termasuk soal Kebijakan Bupati.

“Karena berbicara mengenai Perencanaan sudah jelas harus memberikan rekomendasi kepada Bupati. Dalam Perencanaan, ada rencana tapi tidak dilaksanakan, maka untuk kedepan Pansus hanya merekomendasikan kepada Bupati harus taat pada perencanaan. Dan apa yang sudah dianggarkan harus dilaksanakan. Itulah yang mestinya dilakukan, Tim Pansus memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait LKPJ. Ya, seperti itu,” tandas Sangkoy.

Dia menambahkan, LKPJ Bupati memang termasuk konsumsi publik, akan tetapi harus diletakkan pada tempatnya.

“Berbicara LKPJ tentunya menyangkut kebijakan berdasarkan PP 13. Karena sudah jelas bahwa LKPJ itu harus dibahas oleh dewan. Konsekwensinya, apabila dalam 30 hari tidak dibahas, pasti akan diterima. Namun, sangat disayangkan sejarah baru justru terjadi di Minsel. Anggota dewan datang melapor ke penyidik Polda mengenai kerugian negara. Ini baru kali ini terjadi di Minsel. Maka saya sangat menyayangkan hal itu dilakukan Tim Pansus ini,” tutup Sangkoy. (Sampel)

 

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*