http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg

Sulut Kerja Prestasi Hebat! Manggala Karya Kencana Jadi Bukti Komitmen ODSK di Bidang Kependudukan dan KB

OLLY DONDOKAMBEY SE DAN DRS STEVEN OE KANDOUW (ODSK) SELAKU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

OLLY DONDOKAMBEY SE DAN DRS STEVEN OE KANDOUW (ODSK) SELAKU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

 

MANADO, MediaManado.com – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kini berusia 55 tahun (23 September 1964 – 23 September 2019). Suatu perjalanan roda pemerintahan dan pembangunan yang dipacu terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari bernegara yakni mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Di usia Sulut ke 55 tahun, kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw (ODSK) telah menapaki usia tiga tahun enam bulan.

Sekalipun terbilang masih berusia seperti itu, akan tetapi komitmen membangun daerah terus direalisasikan melalui program pembangunan yang hingga kini masih terus berlangsung. Dengan Sulut bekerja, pasti akan menghasilkan prestasi yang hebat di sejumlah sektor ataupun bidang.

VISI SULAWESI UTARA 2016-2021
Terwujudnya Sulawesi Utara Yang Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik Serta Berkepribadian dalam Budaya.

MISI SULAWESI UTARA 2016-2021
1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan
sumberdaya kemaritiman, serta mendorong sektor industry dan jasa;
2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing;
3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing;
4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri;
5. Memantapkan pembangunan insfrastuktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur;
7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Gubernur Olly Dondokambey SE dan Istri Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan selaku Ketua TP PKK Provinsi Sulut, Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw dan Istri dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS selaku Wakil Gubernur dengan berbalu pakaian adat daerah

Gubernur Olly Dondokambey SE dan Istri Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan selaku Ketua TP PKK Provinsi Sulut, Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw dan Istri dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS selaku Wakil Gubernur dengan berbalu pakaian adat daerah

 

Upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tidak terlepas dari aspek kualitas dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulawesi Utara.

Kepedulian terhadap peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan, akhirnya telah membuahkan hasil, dimana Gubernur Olly Dondokambey SE dan Ketua TP PKK Provinsi Sulut dianugerahi MANGGALA KARYA KENCANA, suatu penghargaan yang tertinggi dari pemerintah pusat.

Penghargaan itu diterima langsung Gubernur Olly dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Puan Maharani pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-26 tahun 2019 di Kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Sabtu (06/07/2019).

Sementara, Ibu Rita selaku Ketua TP PKK Provinsi Sulut menerima penghargaan yang sama dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (05/07/2019).

Inilah bukti nyata, kerja keras Gubernur Olly dan Ketua TP PKK Sulut Ibu Rita atas prestasi, komitmen, dukungan dan darma bakti dalam mendukung pelaksanaan program kependudukan di Sulut.

Gubernur Olly dinilai sebagai kepala daerah yang berdedikasi tinggi atau sangat peduli dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Sulut.
odsk-adv4

 

“Keluarga akan selalu menghidupkan, memelihara, dan memantapkan serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Keluarga sebagai soko guru bangsa, keluarga sebagai wadah utama dan pertama dalam membina anak-anak,” tandas Gubernur Olly dalam berbagai kesempatan dalam mendukung Program Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulut.

Itu sebabnya, Program Sinkronisasi pertumbuhan dan kualitas penduduk baik di kabupaten dan kota di Sulut secara terus menerus dilakukan, karena hal ini sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut sendiri. Tentunya hal ini berdasar pada beberapa aspek yaitu;

– Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri.

– Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan bagi pemerintah provinsi terkait pengendalian penduduk. Aturan terkait hal itu terdapat pada UU 23/2014, dimana pemerintah Provinsi diwajibkan untuk pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi terkait pengendalian kuantitas penduduk, serta melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi.

odsk-adv3

 

-PP 87/2014, mengatur bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan kependudukan di tingkat nasional dan daerah berhubungan dengan penetapan perkiraan jumlah, struktur dan komposisi penduduk.

– Untuk itu dalam rangka sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah menetapkan program dan kegiatan meliputi: perencanaan pendudukan, penyediaan parameter kependudukan, analisis dampak kependudukan,kerjasama pendidikan kependudukan,dan penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

– Semua pemangku kepentingan termasuk kabupaten/kota dapat saling bersinergis dan berkoordinasi dalam rangka pengendalian penduduk, sehingga melalui strategi pengendalian penduduk akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan sosial.

Pertumbuhan dan kualitas penduduk sangat erat kaitannya dengan faktor kesejahteraan ekonomi keluarga. Untuk itu, Pemprov Sulut terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Sulut melalui program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan).

Kebijakan dalam mendukung program ini, maka telah di-Launching Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Manado, Senin (23/4/2018).

Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan empat hal, yakni Kesadaran akan pentingnya Dokumen Kependudukan, Pentingnya pemanfaatan Data Kependudukan, pentingnya Pemutakhiran Data Kependudukan dan pentingnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan rakyat.

Menko PMK RI Puan Maharani menyematkan tanda penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE

Menko PMK RI Puan Maharani menyematkan tanda penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE

 

Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw optimis pencanangan GISA dapat dioptimalkan semua pihak sebagai wahana koordinasi guna suksesnya Tertib Administrasi Kependudukan serta sebagai sarana peningkatan sinergitas untuk memperkuat komitmen antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Puncak akhir dari gerakan ini adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, dimana berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aturan ini diwajibkan untuk dipahami dengan benar karena bidang kependudukan ini akan sangat bergantung pada sinergitas dan komprehensifnya pemahaman kita terhadap substansi berbagai aturan dan teknis pelaksanaan.

“Kunci keberhasilan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Sulawesi Utara adalah adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dengan pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Kadisdukcapil dan KB) Daerah Provinsi Sulut dr. Bahagia R. Mokoagow, M.Si, M.Kes.

Terkait lagi soal kuantitas dan kualitas penduduk, adalah dua dimensi utama kependudukan yang tidak dapat dipisahkan.

Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan selaku Ketua TP PKK Provinsi Sulut saat menerima Penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA

Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan selaku Ketua TP PKK Provinsi Sulut saat menerima Penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA

 

Setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, apalagi melihat laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan, di mana Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat dalam jumlah penduduk terbanyak.

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk juga terjadi di Sulut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Sulut sampai akhir tahun 2017 telah mencapai pada kisaran angka 2,46 juta jiwa.

Peningkatan ini memerlukan pengaturan, pengendalian dan upaya pembangunan kependudukan melalui berbagai program kerja dan kebijakan strategis.

Maka program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama dengan berbagai program lainnya, seperti kampung KB, dipastikan dapat dilaksanakan optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota.

Program ini pasti berhasil jika semua pihak ikut bekerjasama. Karena ini memerlukan dukungan serta kerjasama dari stakeholders dan mitra kerja terkait.

Untuk itu, Gubernur menyatakan komitmen Pemprov Sulut untuk senantiasa terus memberikan perhatian lebih terhadap optimalisasi berbagai program dan kebijakan kependudukan yang berkaitan erat ketersediaan sarana kesehatan dan pendidikan dan ketersediaan pangan dan energi.

dr Bahagia Mokoagouw, Kadis Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulut

dr Bahagia Mokoagouw, Kadis Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulut

 

“Kita akan mampu mensolusikan dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada melalui kontribusi kita dalam upaya memperjuangkan keluarga bahagia, berkualitas dan sejahtera,” ujar Gubernur Olly.

Pencapaian sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) diantaranya menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat atau obat kontarsepsi (contraceptive prevalence rate) dari 61,9% menjadi 66,0%, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) dari 11, 4% jadi 9,91% pada 2019.

Meminimalisir laju pertumbuhan penduduk, Gubernur Olly ikut mencanangkan Gerakan Sulut Hebat melalui 20 ribu KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). (Advetorial)

 

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*