http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Tidak Pernah Dibahas, Pemkab Minut “Paksa” Bayar Tanah 50 Miliar di APBD 2021

Jimmy Mekel dan Bupati VAP

Jimmy Mekel dan Bupati Vonnie Panambunan

 

MINUT, MediManado.com – Skenario dugaan rampok APBD terkuak. Pasalnya, tidak pernah dibahas dalam kebijkan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) hingga penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021,  tiba-tiba muncul nomenklatur untuk bayar tanah sebesar Rp.50 M (lima puluh miliar).

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam rapat antara Banggar dan dengan tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk menindaklanjuti hasil evaluasi APBD Minut Tahun 2021 dari Pemprov Sulut yang berlangsung di ruang pimpinan DPRD Selasa (29/12/20).

Menurut anggota Banggar dari Fraksi PDIP Jimmy Mekel bahwa DPRD menolak ada pembayaran tanah di APBD tahun 2021 dikarenakan tidak pernah dibahas.

“Bahwa nomenklatur untuk pembayaran lahan tidak pernah ada dan dibahas dalam pembahasan yang dimulai dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 dan rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 atas ranperda APBD tahun anggaran 2021 beserta pembahasan antara badan anggaran DPRD bersama TAPD. Apalagi kepala badan keuangan tidak pernah menyampaikan ada anggaran belanja tanah,” ujarnya Mekel.

Lebih lanjut Ketua Komisi II DPRD Minut ini, bahwa Kepala Bapellitbang Didi Wolajan menyampaikan, jika pimpinannya dalam hal ini Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) titip kepada Banggar untuk ada pembayaran tanah sebesar Rp.50 M (lima piluh miliar) di APBD Tahun 2021.

“Kami Banggar DPRD dan TAPD sudah sepakat tetap menindaklanjuti hasil evaluasi Provinsi untuk disempurnakan. Namun tidak menyetujui jika ada pembayaran lahan sebesar lima puluh miliar,” jelasnya.

Ditambahkan Mekel, alasan titipan untuk bayar lahan sebesar Rp.50 miliar tersebut dikarenakan adanya perintah pengadilan negeri Airmadidi.

“Alasannya, pembayaran pembebasan lahan sesuai dengan keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan itu, kami semua mengetahui siapa penggugat dan siapa tergugat. Dan tidak ada upaya hukum lagi dari Pemkab dan hanya berharap sudah langsung bayar. Intinya masalah pembebasan lahan ini tidak pernah dibahas dalam tingkatan apapun. Sehingga tidak ada alasan untuk dimasukkan dalam pembayaran di APBD tahun 2021,” tegasnya.

Sebagaimana dikatakan Jimmy Mekel, bahwa Ketua DPRD Minut Denny Kamlon Lolong telah menandatangani finalisasi penyesuaian dan penyempurnaan hasil evaluasi APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 dari Pemprov Sulut.

“Ketua Dewan sudah tandatangani dan tinggal Bupati. Apabila Bupati tidak menyetujui penyempurnaan hasil evaluasi Pemprov yang sudah dibahas oleh Banggar dan TAPD, maka Bupati menghalangi kepentigan rakyat dalam APBD 2021 hanya karena tidak menyetujui pembayaran lahan Lima puluh miliar tersebut,” tegas Mekel yang juga Bendahara DPC PDIP Minut. (Sweidy/*)

About Sweidy Pongoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*