http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg

Tim Kemenko Polhukam RI dan Badan Kesbangpol Sulut Bahas Isu Penting di Sulut

EVANS STEVEN LIOW S.SOS, Kepala Badan Kesbangpol Sulut

EVANS STEVEN LIOW S.SOS, Kepala Badan Kesbangpol Sulut

MANADO, MediaManado.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI memberikan apresiasi atas langkah tepat dan cepat yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulut bersama Polri, TNI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat saat peristiwa pengrusakan Balai Pertemuan Umum di Perum Agape Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Sulut Evans Steven Liow SSos mengatakan bahwa upaya penanganan secara tepat dan cepat, sebagai hasil koordinasi yang baik, menjadi salah satu item penilaian pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Sulawesi Utara.

Beragam peristiwa lain yang terekam di daerah ini merupakan penilaian yang masuk dalam IDI.

“Langkah tepat hasil koordinasi antara Gubernur Sulut, Polri, TNI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berhasil menuntaskan permasalahan yang terjadi di Agape Tumaluntung, Minut. Ini mendapat pujian dari Kemenko Polhukam, termasuk oleh Presiden RI Joko Widodo,” ungkap Steven Liow usai pertemuan dengan utusan Kemenko Polhukam RI dan pihak BPS Sulut di Kantor Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Sulut, Kamis (13/02/2020) sore.

Dengan tindakan cepat dan tepat, Tim Kemenko Polhukam yang dipimpin Asisten Deputi Politik Dalam Negeri saat bertemu dan berbincang dengan Kaban Kesbangpol, mengakui bahwa Provinsi Sulawesi Utara memang benar-benar Provinsi Teraman di Indonesia.

Akan tetapi di sisi lain, dalam konteks penyelenggaraan sistem demokrasi di daerah, masih ada peristiwa yang turut berpengaruh pada penilaian IDI, diantaranya masih ditemukan Peraturan Daerah (Perda) di Sulut yang dinilai intoleran. Selain itu, carut marut terkait pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), kelanjutan penanganan hukum di daerah.

Memang, tambah Kaban Kesbangpol Sulut ini, untuk mengukur Indeks Demokrasi Indonesia ini, BPS melihat tiga aspek utama yang terdiri dari Kebebasan sipil, Hak-hak politik, dan Lembaga demokrasi.

Guna mengukur indeks demokrasi ini, tiga aspek tadi dibagi ke dalam beberapa variabel dengan beberapa indikator.

Misalnya aspek kebebasan sipil terdiri dari empat variabel yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan diskriminasi.

Sementara untuk aspek Hak-hak politik memiliki dua variabel yakni hak memilih dan dipilih serta variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Sedangkan aspek Lembaga Demokrasi terdiri dari lima variabel yakni, pemilu yang bebas dan adil, peran DPR, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah serta peradilan yang independen. (Ferry)

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*