http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Tuntut Hak-Hak Masyarakat, Pemdes Picuan dan Picuan Satu Temui Pihak PT SEJ

Pertemuan di Kantor PT SEJ Desa Karimbow antara Pemdes Picuan dan Picuan Satu, Sabtu (09/05/2020)

Pertemuan di Kantor PT SEJ Desa Karimbow antara Pemdes Picuan dan Picuan Satu, Sabtu (09/05/2020)

MINSEL, MediaManado.com – Pemerintah Desa Picuan dan Desa Picuan Satu menemui PT Sumber Energi Jaya (SEJ) di Kantor lokasi tambang yang terletak di Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur, Sabtu (09/05/2020).

Kedatangan pemerintah kedua desa ini bertujuan untuk memperjelas beberapa poin penting yang bersinggungan dengan hak-hak masyarakat desa setempat, seperti Batas Wilayah Area Pertambangan PT SEJ, Kesejahteraan untuk masyarakat lingkar tambang.

Ada dua poin penting yang menjadi fokus tujuan Pemerintah dua desa yaitu Batas Wilayah Pertambangan PT SEJ dengan perkebunan masyarakat, dan lokasi tambang untuk masyarakat.

Karena sesuai janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat, ada 25 ha untuk lokasi tambang rakyat. Menurut pihak perusahaan melalui Wendy, Kepala Teknik Tambang (KTT), PT SEJ memiliki Ijin Usaha Perusahaan (IUP) untuk 822,3 ha.

Hukum Tua Desa Picuan Satu ibu Syulce Merentek menagih janji pihak PT SEJ terkait lokasi tambang rakyat dan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang, khususnya untuk kedua desa baik Desa Picuan maupun Desa Picuan Satu.

“Karena selama PT SEJ beroperasi di wilayah Desa Picuan dan Picuan Satu, masyarakat kedua desa ini, belum merasakan sepenuhnya pemberian pihak PT SEJ,” tandas Hukumtua Desa Picuan, Royke Kesek dan Sekdes Picuan Satu Lexi Langoy.

Malahan, Sekdes Picuan, Richard Timporok SIP menambahkan bahwa apabila batas IUP PT SEJ memasuki ke lahan perkebunan keluarga selama belum ada kontrak jual beli dengan pihak PT SEJ, maka pihak perusahaan tambang ini tidak boleh melakukan intervensi.

Survei lapangan Batas Wilayah sesuai IUP PT SEJ

Survei lapangan Batas Wilayah sesuai IUP PT SEJ

“Tidak boleh ada intervensi perusahaan, karena lahan perkebunan milik rakyat itu, belum ada kontrak jual beli dengan pihak PT SEJ,” tegas Timporok.

Menanggapi penyampaian Pemerintah kedua desa, Wendy selaku KTT PT SEJ mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait lokasi tambang rakyat.

“Untuk masalah pertambangan rakyat, kami tidak berwewenang untuk mengiyakan, karena yang berhak adalah Dinas ESDM Provinsi Sulut. Karena tidak mungkin harus ada ijin di atas IUP Perusahaan yang disahkan oleh pemerintah,” ungkap Wendy.

Dia beralasan, PT SEJ beroperasi sesuai aturan dan perjanjian yang berlaku.

“Dan apabilah ada masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di area IUP PT SEJ, yang kami takuti dan waspadai, bila terjadi sesuatu kecelakaan, kami pihak PT SEJ yang akan bertanggungjawab. Untuk itu, lebih baik kami mencegah daripada terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Tapi jika ada masyarakat melakukan aktivitas di luar lokasi IUP, tentunya, kami pihak PT SEJ, tidak bertanggungjawab,” terang Wendy.

Usai berdialog, kedua pihak baik Pemdes Picuan dan Picuan Satu maupun pihak PT SEJ melakukan survei batas wilayah, walau hanya sampai di area perkebunan Samoy.

Pihak PT SEJ melalui Wendy akan membuat baliho Peta Batas Wilayah IUP untuk diketahui oleh masyarakat Desa Picuan dan Desa Picuan Satu. Wendy sendiri dipercayakan PT SEJ sebagai kepala bagian teknis dan penanggungjawab lokasi PT SEJ.

Pertemuan dan survei lapangan ini diikuti Hukumtua Desa Picuan Satu Ibu Syultje Merentek, Sekdes Lexi Langoy, Hukumtua Desa Picuan Drs Royke Kesek, Sekdes Richard Timporok S,IP, perangakat desa kedua desa Frengky Merentek (Picuan Satu) dan Frengky Timporok (Desa Picuan) dan aparat kepolisian setempat serta pihak PT SEJ. (Sampel)

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*