http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg

Vonnie Panambunan Kembalikan Rp4,2 Miliar Kerugian Negara pada Proyek Pemecah Ombak 2016

Kajati Sulut A. Dita Prawitaningsih SH MH saat melakukan Konferensi pers terkait pengembalian uang kerugian negara oleh Tersangka Vonnie Anneke Panambunan (VAP), Rabu (17/03/2021) sore. Foto: ferry

Kajati Sulut A. Dita Prawitaningsih SH MH saat melakukan Konferensi pers terkait pengembalian uang kerugian negara oleh Tersangka Vonnie Anneke Panambunan (VAP), Rabu (17/03/2021) sore. Foto: ferry

 

MANADO, MediaManado.com – Vonnie Anneke Panambunan (VAP) mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 4,2 miliar terkait penanganan perkara Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan proyek pemecah ombak atau penimbunan pantai Desa Likupang II pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun Anggaran 2016.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) A. Dita Prawitaningsih S.H MH melalui Press conference di Aula Sam Ratulangi Kejati Sulut, Rabu (17/03/2021).

Dari nominal Rp4,2 miliar, tambah Kajati Sulut, masih terdapat Rp2,5 miliar nilai yang harus dipertanggungjawabkan tersangka atas nama Vonnie Anneke Panambunan (VAP), dimana totalnya mencapai Rp6,7 miliar.

“Pengembalian uang ini atas inisiatif tersangka Vonnie Anneke Panambunan melalui Kuasa Hukumnya,” ujar Kajati Dita.

IMG_20210317_173427_640x409

Sedangkan uang pengembalian kerugian negara yang diserahkan VAP kepada Kejati Sulut, langsung dititipkan pada rekening penampungan milik Kejati Sulut di BRI.

Seperti diketahui, VAP menjadi tersangka Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016.

Proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 dan para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. (Ferry)

 

 

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*