http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg

Wagub Kandouw Apresiasi Terbitnya Perpres No.10 Tahun 2021 Terkait Investasi Minuman Beralkohol

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw saat memberikan keterangan, Selasa (02/03/2021)

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw saat memberikan keterangan, Selasa (02/03/2021)

 

MANADO, MediaManado.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam aturan tersebut, Jokowi kembali membuka bidang usaha salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau minuman keras dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur.

Namun investasi itu berlaku bagi investor baru baik lokal maupun asing untuk minuman beralkohol di 4 provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Wakil Gubernur Sulut  Dre Steven OE Kandouw mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang sangat menghargai kearifan lokal.

“4 daerah termasuk daerah Sulut yang ditunjuk oleh bapak Presiden untuk mengijinkan produk lokal cap tikus. Saya atas nama pak Gubernur Olly mengapresiasi pak Presiden yang telah membuka gerbang investasi minuman beralkohol khas Sulawesi Utara itu,” kata Wagub Kandouw di Kantor Gubernur, Selasa (02/03/2021).

Lanjutnya captikus selama ini dianggap racun dalam society padahal bisa memberikan nilai lebih terutama perekonomian.

“25 ribu rasanya kurang petani captikus di Sulut. Kalau diatur dengan baik kan luar biasa efeknya, manfaatnya tentu diatur sesuai mekanisme regulasinya,” tandas Wagub Kandouw.

Ia pun menambahkan mekanisme penjualannya kemana, harus diatur. Tidak bisa sembarangan jual di warung.

“Manfaat ekonomi jelas, manfaatkan kesejahteraan jelas. Kita akan duduk bersama dengan kabupaten kota, berapa banyak kita ekspor di dalam daerah,” tutup Wagub Kandouw.

Sementara dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan ada persyaratan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi industri miras yakni;

  1. Pelaku usaha hanya bisa berinvestasi di empat daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.
  2. Pelaku usaha juga harus memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
  3. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
  4. Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.
  5. Memiliki, Jaringan distribusi dan tempat khusus.

(Ferry/*)

About Ferry Assa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*