MINUT, Mediamanado – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev), penanganan bencana di masa tanggap setelah penetapan status tanggap darurat bencana tanggal 8 April lalu.
Rakorev yang dilaksanakan kedua kalinya ini, berlangsung secara zoom pada hari Kamis 11 April 2024, dipimpin Bupati Joune Ganda diikuti Wakil Bupati Kevin William Lotulung, Sekertaris Daerah Ir Novly Wowiling, para Staf Ahli, para Asisten, Kepala-kepala OPD, para Camat dan Direktur PDAM.
Adapun, pada rapat koordinasi dan evaluasi terungkap penanganan jalan dan jembatan yang terputus, ketersediaan logistik bagi masyarakat yang terdampak banjir, ketersediaan air bersih dan pengelolaan angggaran penanganan bencana dan pengelolaan dana BTT.
Berdasarkan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan para Camat, untuk jalan yang sempat tertutup akibat tanah longsor sudah teratasi, tinggal jalan yang terputus menuju desa batu, yang sampai saat ini belum dapat lalui, tapi akan dilakukan pembuatan jalan alternatif disamping jalan yang putus dengan meminjam lahan milik keluarga Keintjem dan akan dilakukan pekerjaan secepatnya oleh dinas PUPR.
Terkait dengan logistik bagi masyarakat yang terdampak, cukup terpenuhi dan sudah tidak ada lagi masyarakat yang menempati tempat pengungsian, namun ada beberapa warga yang masih tinggal di rumah keluarganya karena rumahnya rusak parah.
Terungkap dalam Rakorev juga, untuk dana BTT sebesar Rp1,668.486.911 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah) serta dana siap pakai dari BNPB sebesar Rp.250.000.000.
Bupati Joune Ganda dalam rapat memberikan arahan bahwa OPD teknis tetap melaksanakan tugas dengan bergerak cepat sesuai tugas dan fungsi dan tanggungjawab.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Theodore Lumingkewas menjelaskan, jika anggaran BTT sebesar Rp1,6 Miliar tersebut terbagi di BPBD dan Dinas PUPR untuk menanggulangi kedaruratan. Pada BPBD sebesar Rp885.360.000 dan Dinas PUPR sebesar Rp783.126.911.
“Anggaran BTT pada BPBD dan Dinas PUPR ini digunakan untuk membiayai operasional penanggulangan tanggap darurat. Dimana, semua anggarannya di riviuw oleh Inspektorat untuk setiap penggunaan operasional. Bahwa anggaran BTT ini sifatnya menanggulangi kedaruratan, seperti contoh operasional menyalurkan logistik, membiayai pembersihan lokasi wilayah terdampak bencana banjir dan pohon tumbang serta pembersihan jalan menggunakan alat berat di Dinas PUPR dan pembuatan jalan alternatif jika ada jalan yang terputus. Demikian dengan operasional untuk Dinas Pemadam Kebakaran yang turut membantu pembersihan baik akses jalan dan rumah warga yang tertutup lumpur,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Theodore Lumingkewas.
Kalaks pun membeber, jika anggaran BTT ini berlaku selama 2 pekan sejak ditetapkan status tanggap darurat bencana pada tanggal 9 April 2024 hingga 23 April mendatang.
“Perlu kami tegaskan, bahwa anggaran BTT ini di masa tanggap darurat, dialokasikan untuk memberikan pelayanan kedaruratan. Nantinya, di masa tanggap darurat ini, kami juga perlu mewaspadai adanya bencana susulan. Dan masa tanggap yang berlaku selama 2 pekan bisa diperpanjang apabila kondisinya memungkinkan. Apabila tidak lagi potensi ancaman cuaca ekstrem, maka kita akan masuk pada tahap pemulihan pasca bencana,” jelasnya.
Dimana, tahap pemulihan pasca bencana, dikatakan Kalaks Theodore, Pemkab Minut akan melihat apa saja yang nantinya akan menjadi prioritas utama untuk keberlanjutan penghidupan dan kehidupan masyarakat serta perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Terkait kebencanaan, BPBD sebagai pusat komando melaksanakan tugas penanganan kedaruratan dan penanggulangan. Dimana, pos komando berada di kantor BPBD dan posko komando terbagi di 5 lokasi tersebar di wilayah terdampak bencana saat ini,” tambahnya.
Diketahui, Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Johny Sumbung dan tim telah meninjau sejumlah sarana dan prasarana serta fasilitas publik yang rusak di wilayah Likupang Selatan, Kamis 11 April 2024. Terinformasi jika hasil pantauan BNPB di lokasi Bencana, bahwa nantinya akan membantu perbaikan kerusakan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Sementara, untuk akses jalan Nasional yang rusak di Desa Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan telah ditinjau oleh Balai Jalan Nasional untuk diperbaiki. Pun jalan penghubung menuju Desa Batu yang merupakan ruas jalan Kabupaten Minahasa Utara, akan dibuatkan jalan alternatif oleh Dinas PUPR dalam waktu dekat. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
