MANADO, MediaManado.com – Para bandit pangan di daerah haruslah dilawan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah. Karena tingginya inflasi disebabkan ulah para bandit pangan.
Strategi melawan para bandit pangan ini disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Sulut Drs Steven OE Kandouw saat menghadiri Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut, di Ruang Rapat KPW Bank Indonesia Provinsi Sulut, Rabu (31/01/2024).
Berdasarkan indentifikasi sinergitas TPID yang dilakukan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran produksi dan komunikasi efektif, justru mampu menjaga inflasi yang berada di satu payung pengendalian inflasi.
Wagub Kandouw menegaskan untuk menghadapi tantangan ke depan yang masih ada, pasti pelaku bandit pangan sudah belajar dengan penetrasi yang dilakukan tahun lalu.
“Bandit pangan akan mencari celah tahun lalu untuk memanfaatkan ketersediaan pangan ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, kita harus terus melakukan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah untuk pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Wagub Kandouw juga meminta, agar Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar terus dilakukan untuk melawan para bandit pangan, apalagi jika digelar di depan pasar.
“Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar harus dilakukan tahun ini, apalagi menghadapi Idul Fitri. Karena ini efektif untuk mengendalikan inflasi,” ujar Wagub Kandouw.
Sementara, pada tahun 2024 ini penyaluran beras Bulog tetap dilakukan, guna mencegah dan menangkal mafia pangan. Koordinasi dengan Bulog lebih dimantapkan lagi.
“Kemudian insentif fiskal harus ada yang kita sisihkan untuk pengendalian inflasi ini. Tinggal kemauan kita saja untuk menganggarkan insentif fiskal adalah untuk pengendalian inflasi,” bebernya.
Tidak kalah pentingnya, yakni pemberdayaan Infokom untuk mensosialisasi bahayanya inflasi. Kerjasama dengan media massa dan tokoh agama, penting juga.
“Saya juga mengimbau tahun 2024 kita mampu menyusun laporan yang baik. Siapa tahu dengan laporan yang baik dan konferensi bisa menghasilkan bonus fiskal,” ajak Wagub Kandouw.
Ia mengingatkan soal dana desa yang boleh dianggarkan untuk melakukan pengendalian inflasi.
“Ini harus disosialisasikan ke depan supaya kepala desa juga bisa menganggarkan pengendalian inflasi. Karena tahun lalu, dana desa hanya 2 persen digunakan untuk pengendalian inflasi. Harapannya tahun ini bisa sampai 5 persen,” terangnya.
Ia berterimakasih atas kerjasama pemerintah kabupaten dan kota, BI dan TPID Kabupaten/Kota, sehingga tahun lalu inflasi jauh lebih rendah dari inflasi nasional.
“Saya mewakili pak gubernur menyampaikan terima kasih atas kerjasama ini sehingga inflasi kita di bawah nasional,” ucap Wagub Kandouw.
Kegiatan ini dihadiri Bupati/Walikota kabupaten/kota se Provinsi Sulut dan pejabat Pemprov Sulut. (*)
