MINUT, Mediamanado – Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu Pemerintahnya, Masyarakat, dan Dunia Usaha. Demi Negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana.
Demikian lirik mars tangguh bencana yang selaras dengan penyampaian Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Johny Sumbung saat rapat koordinasi dan evaluasi bersama Pemkab Minut di masa tanggap darurat, setelah ditetapkan status pada Senin 8 April lalu.
“BPBD tidak bisa bekerja sendiri dan harus kerja tim. Sebab bencana ini juga merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya dihadapan Bupati Joune Ganda dan jajaran Pemkab Minut Sabtu 13 April kemarin.
Direktur Johny mengingatkan, supaya proses administrasi bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta yang telah diserahkan secara simbolis agar dilengkapi secepatnya, sehingga dirinya bisa mengawal hingga pencairan anggaran.
Hampir sepekan berada di Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Johny Sumbung dan Kasubdit Pemulihan, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Asep Supriatna melakukan pendampingan kedaruratan sejak Minahasa Utara dilanda bencana alam seperti Banjir dan tanah longsor.
Ditambahkan Kasubdit Kasubdit Pemulihan, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Asep Supriatna, supaya Pemkab Minut segera membuat rencana kontigensi (Renkon) rencana operasi dan rencana penanggulangan bencana.
“Ada 3 fase, yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pra bencana daerah wajib melakukan rencana penaggulangan bencana daerah, kemudian secara khusus, jika terjadi potensi ancaman bencana daerah harus membuat rencana penanggulang kedaruratn bencana (RPKB) untuk seluruh ancaman potensi bencana banjir longsor angin puting beliung dan erupsi gunung.
Selanjutnya dibuat skenario asumsi-asumsi jika teradi bencana, sumber daya yang ada, siapa melakukan apa, serta siapa berbuat apa,” tambah Asep sembari menyebut untuk pos komando harus dibantu dengan pos-pos lapangan.
Bupati Joune Ganda yang menganggap pentingnya rapat koordinasi dan evaluasi kebencanaan bersama BNPB, berharap keselarasan usulan dan adanya langkah-langkah komperhensif dan terukur semua pihak, terkait kebencanaan, agar proses usulan perbaikan tidak tumpang tindih dan atau pun mubasir.
“Data informasi dari desa, kecamatan hingga masuk ke BPBD termasuk Dinas PUPR bisa selaras. Sehingga perbaikan infrastruktur pasca bencana benar-benar boleh dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati Joune Ganda dalam sambutannya.
Adapun kesimpulan dalam Rakorev Kebencanaan, bahwa semua kerusakan fisik akan ada penanganan lanjut. Untuk jalan rusak dan potensi longsor, akan dikoordinasi dengan balai jalan. Langkah mitigasi dan vegetasi penanaman kembali. Dinas Perkim akan mendata rumah rusak dan dimasukkan pada usulan dana Hibah ke BNPB. Akan dibuatkan tenda darurat untuk dipasang di sekolah yang terkena bencana. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
