MINUT, Mediamanado – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berinovasi di era digitalisasi. Hal tersebut juga dalam rangka mendorong pel percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Robby Perengkuan bersama Kepala Badan Keuangan Carla Sigarlaki.
Dimana, pada 16 Desember 2022 telah terdapat 14.465 merchant QRIS yang tersebar di Minahasa Utara. Di samping itu, untuk mendukung percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) KPw BI Sulawesi Utara bersinergi dengan Pemda Minahasa Utara seperti launching pembayaran PBB dan retribusi pasar Airmadidi dengan menggunakan QRIS pada bulan November 2022 lalu.
Berdasarkan Survei Indeks ETPD Semester II 2022, Kabupaten Minahasa Utara berada pada tahap digital dengan Indeks ETPD 94,8%. Komponen Indeks ETPD terdiri dari Aspek Implementasi (100%), Aspek Realisasi (48%), dan Aspek Lingkungan Strategis (100%). Ke depannya, elektronifikasi transaksi Pemda di Minahasa Utara dapat ditingkatkan melalui penambahan jumlah realisasi penerimaan daerah melalui kanal digital termasuk QRIS.
Adapun, pasar Airmadidi Minahasa Utara dipersiapkan sebagai SIAP QRIS (sehat, inovatif, dan aman pakai). Sebagian besar pedagang dapat menggunakan QRIS untuk transaksi pembayaran non tunai antara pembeli dan pedagang pasar. Dengan adanya berbagai alternatif pembayaran non tunai (QRIS), transaksi pembayaran di pasar berjalan dengan cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Pembeli dan pedagang di Pasar Airmadidi Minahasa Utara dapat bertransaksi non tunai dengan menggunakan Wifi (terdapat 3 titik) yang telah disediakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemkab Minut dan Telkom.
Untuk meningkatkan transaksi pembayaran non tunai dengan QRIS di Pasar, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemda menyelenggarakan perlombaan AKU QRIS di Pasar pada tahun 2023, dimana setiap pedagang dapat menerima pembayaran atau bertransaksi dengan QRIS sebanyak-banyaknya agar menjadi pemenang dalam lomba AKU QRIS Pasar antar pedagang.
“Diharapkan kegiatan tersebut akan meningkatkan awarness dan transaksi menggunakan QRIS, sehingga terbentuk ekosistem digitalisasi sistem pembayaran di pasar pasar tradisional yang dapat mencapai inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan pedagang,” jelas Kaban Carla sembari menyebut jika QRIS juga berlaku untuk pembayaran PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.
Direktur PUD Klabat Maisye Dondokambey selaku pengelola pasar terus mendorong pelaku usaha maupun masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran di Pasar dengan menggunakan QRIS. “Tentunya program digitalisasi pembayaran dalam bertransaksi di pasar khususnya pasar Airmadidi, terus kami dorong. Demikian juga memudahkan masyarakat,” jelas Direktur Maisye Dondokambey. (**)
