MINUT, Mediamanado – Hasil dari pengkajian risiko bencana menentukan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, BPBD Minut atas bantuan BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana yang dibiayai Bank Dunia melaksanakan kegiatan mendukung IDRIP (Indonesia Disaster Resillience Initiatives Project atau proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia) di wilayah Timur.
Bertempat di Wale Lesung Cafe Airmadidi, Jumat 8 September 2023 digelar diskusi publik yang melibatkan seluruh unsur pentahelix yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, BMKG, Basarnas, masyarakat, dunia usaha, TNI dan Polri, media dan komunitas.
Kepala Pelaksana BPBD Minut Theodore Lumingkewas mengatakan, bahwa KRB menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Utara.
“Pelaksanaan arahan kebijakan penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah sampai pada lapisan masyarakat. Untuk itu, dalam rangka penyusunan dokumen KRB khususnya Tsunami di Kabupaten Minahasa Utara, maka dianggap perlu untuk menerima masukan dan saran dari berbagai unsur sehingga potensi ancaman terhadap bencana tsunami di Kabupaten Minahasa Utara bisa diminimalisir, salah satunya dengan upaya mitigasi yang dilakukan,” kata Kalaksa mewakili Bupati saat membuka kegiatan diskusi publik.
Perwakilan PT. Prospera Consulting Engineers Jean Witjaksono selaku konsultan yang ditunjuk BNPB dalam rangka penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Minahasa Utara mengatakan, bahwa kedudukan KRB dalam rencana penanggulangan bencana di daerah merupakan landasan awal untuk sebuah daerah menyusun berbagai macam penanggulangan. Jika kajian risiko bencana sudah ada, maka sudah bisa disusun rencana tata ruang berbasis kebencanaan dan dokumen rencana lainnya. Harapannya, agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah berlangsung secara terpadu, terstruktur, terarah dan terukur.
“Bahwa dari data pengkajian berdasarkan peta risiko kerentanan, Kabupaten Minahasa Utara terdapat 62 Desa terpapar. Namun, data survey IKM ada 54 Desa yang rawan potensi bencana. Dan berdasarkan data-data yang telah dilakukan survey, kesimpulan kelas bahaya tsunami di Kabupaten Minahasa Utara adalah tinggi. Hal ini berdasarkan perhitungan luasan wilayah di masing-masing kecamatan. Termasuk juga kelas kerentanan terhadap kerugian ekonomi ketika terjadi bencana tsunami sangat tinggi.
Selanjutnya, terkait IKD kabupaten Minahasa Utara termasuk kategori kelas sedang karena ada di angka 0,41 Persen. Sehingga, dari sejumlah parameter yang diperhitungkan, kebijakan adalah yang diperkuat. Sementara yang lemahnya ada di efektifitas pencegahan sehingga dalam hal ini, bisa diketahui poin mana saja yang dapat digenjot terkait indeks parameter untuk meningkatkan IKD di Kabupaten Minahasa Utara,” jelasnya saat memaparkan materi dalam diskusi publik dalam rangka penyusunan dokumen kajian risiko bencana tsunami di Kabupaten Minahasa Utara.
Untuk diketahui, salah satu desa yang ada di Kecamatan Likupang Barat, yaitu Desa Kinabuhutan saat ini dipilih untuk disusun dokumen kajian risiko bencana tingkat desa bersama puluhan desa yang berpotensi rawan bencana di Indonesia.
Adapun, diskusi publik terkait penyusunan dokumen kajian risiko bencana di Kabupaten Minahasa Utara, merupakan bagian dari tahapan dalam rangka peningkatan tata kelola risiko dan kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami dengan penyusunan kajian identifikasi lokus prioritas dan analisis risiko bencana tsunami dari proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia wilayah timur. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
