MANADO, Mediamanado.com – Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data dan Analisis Data Ketanagakerjaan Vokasi di Sulut dengan Pendekatan (STEEPV) pada hari ketiga pada Jumat (19/1/2024) saat sesi pertama dengan pendekatan dimensi Politik, menghadirkan dua narasumber yakni Inggried J.N.N Sondakh, SE, MSi dan Dr. Drs. Novie Pioh, MSi.
Seperti pada dimensi lain sebelumnya, lewat diskusi ini akan mengambil 5 prioritas yang bisa mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pendidikan vokasi.
Inggried Sondakh menuturkan bahwa kebijakan politik sangat menentukan arah prioritas anggaran.
“Dari kebijakan politik menghasilkan kebijakan anggaran, dan untuk Provinsi Sulut aggaran pendidikan sebesar 20% dan itu prioritas, sementara itu untuk dinas Tenaga kerja saat ini belum menjadi anggaran prioritas, jadi memang anggarannya masih kecil terlalu kecil, tapi pada beberapa tahun kebelakang karena keterbatasan anggaran APBD/APBN, maka Pemprov lakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang tapi lebih kepada tenaga kerja non skill, dan kedepan kebijakan pemerintah akan meningkatkan kuota serta peningkatan anggaran untuk BLK (Balai Latihan Kerja)”, ucap Inggried Sondak selaku Anggota DPRD Provinsi Sulut ini.
Sementara itu Novie Pioh pun menyampaikan baiknya politik itu membangun relasi, tapi juga perilaku politik perlu diperhatikan dalam menciptakan dan membangun relasi.
“Politik itu harus membangun relasi, politik tidak lepas dari kekuasaan dan disana ada pemerintah, ada eksekutif, legslatif, tujuan politik itu untuk mensejahterakan masyarakat, untuk itu perlu adanya kestabilan politik dan sumbangsih masyarakat berperan disitu akan tetapi juga para elit politik menetukan agar kebijakan pemeritah harus pro rakyat”, ujar Dekan Fisipol Unsrat Manado ini.
Lebih lanjut Pioh menambahkan juga tentang pentingnya prilaku politik, terlebih pimpinan institusi dalam menciptakan relasi politik yang baik dengan pemerintah.
“Prilaku politik dibangun atas dasar Pancasila, bagaimana kita menyatakan kehendak pada pemerintah yang sesuai dengan keinginan pemerintah, dalam arti harus tahu menjaga nama baik institusi agar dapat kepercayaan baik dari masyarakat dan dunia usaha, tapi semua kembali kepada pimpinannya untuk mengambil kebijakan dan keputusan dan melakukan program itu”, jelas Pioh.
Selanjutnya Koordinator Humas Polimdo Stevi Kaligis,SE, MM, Ak, CA, menyinggung dengan banyaknya fenomena tenaga kerja dari luar yang datang bekerja di Provinsi Sulut.
“Kami menemui beberapa fakta tenaga kerja di Sulut, ada begitu banyak tenaga kerja dari luar yang terserap sementara itu pekerja lokal daerah begitu kurang, apalagi untuk tenga kerja ahli rata-rata diduduki oleh pekerja dari luar daerah bahkan asing”, ungkap Kaligis.
Menanggapi hal tersebut, Pioh pun menjawab ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, sehingga para pekerja lokal itu tidak terakomodir.
“Saya melihat hal itu di pengaruhi oleh karakter, skill, budaya dari pekerja lokal kita, mungkin pemerintah daerah kita harus berani menyuarakan ke pemerintah pusat agar memprioritaskan pekerja lokal dengan cara lewat kebijakan pemerintah untuk mengatur regulasi tersebut secara nasional”, jawab Pioh.
Persoalan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Likupang dan Bitung pun tidak luput dalam pembahasan diskusi ini.
“Sulut harusnya berbangga karena punya 2 KEK semetara di provinsi lainya hanya punya satu, tapi memang harus kita akui bila KEK Likupang belum optimal, begitu juga dengan KEK Bitung yang terkesan mandek, oleh karena itu kembali saya katakan ada peran kebijakan pemerintah untuk melihat hal itu agar kedepannya kedua KEK bisa berjalan baik sehingga nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja khususnya oara tenaga kerja pendidikan vokasi”, pungkas Inggried Sondakh.
Dari hasil diskusi ini pun, maka para narasumber sepakat untuk mengangkat 5 parameter untuk bisa dijadikan kajian bagi pihak Polimdo yakni :
1.Kultur politik yang santun dengan semangat persaudaraan
2 Keteraturan politik
3. Kebijakan pengembangan destinasi super prioritas KEK Likupang dan Bitung
4. Perubahan UU Politik/pemilu
5. Kestabilan politik
Seperti diketahui kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menjadi kolaborasi dari penyelenggara pihak Politeknik Negeri Manado (Polimdo), Politeknik Nusa Utara, dan Akademi Komunitas Mapanawang Manado.
(YB)
