MINUT, Mediamanado – Isu jual beli jabatan saat rolling Pemkab Minut tanggal 22 Maret lalu, menarik perhatian Fraksi PDIP di DPRD Minut.
Bahkan, isu transaksional ini sempat disebut Kajari Minut saat pertemuan di Bappeda yang dihadiri sejumlah pejabat dan ASN pekan lalu.
Ketua fraksi PDIP Vonny Adel Rumimpunu mendesak agar komisi terkait memanggil hearing Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusi (BKPSDM) Minut untuk menuntaskan informasi tersebut yang meresahkan dan merusak citra pemerintahan JGKWL di hujung masa jabatan.
VAR sapaan akrab ketua fraksi PDIP ini menjelaskan, PDIP sebagai partai pengusung JGKWL memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menjaga nama baik Bupati dan wakil Bupati pilihan rakyat ini, untuk informasi terkait jual beli jabatan ini menurutnya harus disikapi serius dan diusut tuntas agar permasalahan ini terang benderang dan tidak menimbulkan fitnah ditubuh pemerintahan JGKWL.
“Kami sebagai partai pengusung memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pemerintahan JGKWL berjalan baik hingga akhir masa jabatannya. Untuk itu, informasi soal jual beli jabatan ini harus disikapi serius dan jika benar, aktor intelektualnya harus di berikan sanksi tegas guna menjaga marwah pemerintahan ini dimata masyarakat.”kata VAR.
Ia menambahkan, fraksi PDIP hingga saat ini konsisten mendukung pemerintahan JGKWL hingga akhir masa jabatannya. Untuk itu VAR mendesak agar informasi soal jual beli jabatan ini harus diselesaikan oleh komisi dan instansi terkait guna mencari benang merah yang menjadi akar permasalahan munculnya isu tersebut. Dan jika terbukti menurutnya, aktor intelektualnya harus diberikan sanksi tegas. (**)
