MANADO, MediaManado.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat penting diikuti setiap Kepala Daerah di Sulawesi Utara. Sayangnya, ada Kepala Daerah yang dinilai malas mengikuti Rakor TPID. Untuk itu, sebagai konsekuensinya, Kepala Daerah tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah yang digunakan untuk pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Prof Dr (HC) Olly Dondokambey SE saat menghadiri High Level Meeting Rakor TPID Sulut 2023 bersama Bank Indonesia (BI) di Aula Kantor BI Sulut, Sabtu (04/11/2023).
Menurut Gubernur Olly, pentingnya Kepala Daerah untuk hadir mengikuti Rakor TPID yang rutin dilaksanakan instansi terkait bersama Bank Indonesia dan bukannya hanya mengutus staf sebagai perwakilan.
“Kepala daerah yang rajin mengikuti Rakor TPID, memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi. Tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat insentif fiskal,” ungkap Gubernur Olly.
Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Gubernur Olly mengatakan insentif fiskal itu sangat membantu pemerintah daerah. Terutama saat daerah mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota lainnya diberikan insentif fiskal. Jadi ada hasilnya,” kata Gubernur Olly.
Gubernur Olly juga menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai care atau peduli terhadap TPID,” ujar Gubernur Olly.
Di sisi lain, Gubernur Olly juga mengatakan, untuk tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana.
“Jangan anggap inflasi itu sederhana. Sebab kalau inflasi tinggi, maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tandanya.
Gubernur Olly mengisahkan pada tahun 2022, Sulut sempat puas di peringkat dua, padahal pengendalian inflasi Sulut, jauh di bawah nasional.
“Setelah dievaluasi, saya beberapa kali tidak hadir. Makanya di tahun 2023 ini, harapannya Sulut kembali juara satu,” imbuhnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Andry Prasmuko mengungkap, daerah yang mendapatkan insentif fiskal nilainya cukup fantastis.
Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 miliar, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.
“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiskal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” kata Prasmuko.
Kepala Daerah yang mendapat insentif fiskal, karena dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik.
“Daerah yang secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras dan cabai yang menjadi pemicu inflasi, diberikan reward sebesar Rp900 miliar. Dana itu, untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga,” terangnya.
High Level Meeting TPID Sulut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, para kepala daerah dan pemangku kepentingan. (*)
