http://mediamanado.com/wp-content/uploads/2014/05/iklan10a1.jpg
Breaking News

Komisi l DPRD Mitra Gelar Rapat Dengar Pendapat,

1633357621897

Mitra, MediaManado.com – Komisi l DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) melaksanakan  rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PMD, Inspektorak, TA beserta para camat, dalam pembahasan pengolahan dana desa di tahun 2022, Senin (4/10/2021)

Ketua Komisi l DPRD Mitra Artly Kountur,  bertempat di Sport hall selepas kegiatan RDP kepada sejumlah awak media mengatakan, tujuan utama RDP ini digelar dalam rangka di tahun 2020 kami akan menyamakan presepsi dan konsep terkait pengoloan dana desa di tahun 2022 dengan semua susi .

” Artinya segala kekurangan yang perna ada sejak tahun 2015-2021 ini menjadi evaluasi universal. dan dasar evaluasi ini kami akan mencoba fasilitasi lewat komisi l agar konsep yang ada baik PMD, Inspektorat Termasuk Tenaga Ahli bisa berjalan sinergi. Sehingga Tidak terkesan dari masing-masing OPD ini berjalan pada rel yang tidak tepat,” ujar Kountur.

Selain itu Ia katakan, Rekomendasi hari ini terkait tupoksi tim  pendamping profesional bahwa dari Pihak Tenaga pendamping profesional kabupaten diminta evaluasi ekstra ketat,

” Dalam temuan inspektorat untuk desa-desa seharusnya teman-teman TPP harus bertanggung jawab. Jika ada punishment kepada hukum tua sebagai pemegang kekuasaan penguna keuangan desa seharusnya juga dalam hal ini ada juga  punishment kepada pihak TPP, ungkapnya.

Hal lain yang juga menjadi sorotan komisi l adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ternyata Bumdes masih banyak kekurangan, sesuai dengan yang sudah dipaparkan oleh inspektorat terkait temuan-temuan.

” Menurut kami hal itu sangat jelas karena adanya pergantian pengurus Bumdes, kemudian dari segi kemampuan pengurus Bumdes dalam pengolahan management juga dalam pengolahan keuangan sangat sulit, dan itu disebabkan karena pengurus Bumdes tidak diberikan pembekalan dalam mengolah Bumdes,” terangnya.

” Oleh sebab itu kami mintakan kepada pihak PMD dan Inspektorat agar di tahun 2021 ini, seluruh pengurus harus mengadakan peningkatan kapasitas. Agar di tahun 2022 tidak ada alasan dari pengurus Bumdes terkait ketidak pahaman administrasi Bumdes,” tuturnya

Artly menambahkan, sesuai dengan penjelasan Tenaga Ahli dalam gelar rapat dengar pendapat bahwa ternyata Bumdes ini bisa mengacuh menjadi penyedia barang dan jasa, akan tetapi harus memiliki  legal standing.

” Oleh karena itu rekomendasi kami kepada Dinas PMD dari Komisi 1 agar ini difasilitasi, paling tidak setelah melaksanakan peningkatan kapasitas pengurus Bumdes, tahun depan ada Action yang dilakukan pihak PMD agar supaya mereka yang telah melaksanakan menjadi motivasi bagi yang lainnya,” pungkas Kountur.

(Alfian)

About Alfian Soriton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*