MANADO, MediaManado.com – Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut Prof. Dr (HC) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw terus berkomitmen memperkuat kedaulatan pangan di Sulut. Akan tetapi, hal itu harus pula ditunjang dengan ketersediaan tata ruang sektor pertanian yang jelas di lapangan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sulut yang diwakili Asisten III Setda Pemprov Sulut, Dr Fransiscus Manumpil, MSi saat membuka Rapat Penyepakatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Provinsi Sulut di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Selasa (24/10/2023).
Disatu sisi, kata Manumpil kejelasan tata ruang ini juga berimplikasi pada peningkatan investasi di daerah.
Untuk itu, tambah Manumpil kegiatan ini sangat strategis, karena kebutuhan untuk perencanaan ke depan, investasi harus dimulai dengan tata ruang yang jelas.
“Jadi tata ruang kita sepakati bersama dengan Kabupaten/Kota,” kata Manumpil.
Ia mengakui, investasi di Bumi Nyiur Melambai terbilang belum lancar. Itu terhambat karena tata ruang yang belum fix.
“Ada lokasi perlu dibangun tapi kawasan pertanian, kawasan hutan, kawasan konservasi. Ini jadi hambatan di lapangan,” ujar Manumpil.
Ia juga menegaskan bahwa sektor pertanian dan pangan memang menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, sektor tersebut ke depan merupakan krisis yang krusial.
“Untuk antisipasi itu, perlu penguatan kedaulatan pangan. Karena itu, harus ada lahan pertanian untuk kebutuhan pangan. Semua yang masuk ke mulut itu pangan termasuk peternakan dan usaha lainnya,” terangnya.
Apalagi, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan terjadinya evolusi pembangunan.
“Dulu kita tidak ada Boulevard, pembangunan di wilayah pesisir. Sekarang begitu cepat. Ini yang harus kita lindungi yang masuk kawasan konservasi, seperti itu,” sebut Manumpil.
“Kita memastikan bahwa lahan kita di Kabupaten/Kota terakomodir mana yang bisa kita manfaatkan,” sambungnya.
Ia mengharapkan tata ruang ini cepat tuntas agar investasi lebih menggeliat.
“Belum lama ini kita laksanakan untuk penataan ruang laut. Tinggal bagaimana Perdanya digabung dengan darat sehingga menjadi penyataan yang terintegrasi dan berkesinambungan,” jelasnya.
Olehnya, lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut bersama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulut terkait termasuk instansi dan perwakilan 15 Kabupaten/Kota menyiapkan kesepakatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Provinsi Sulut.
Nampak hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut Deicy Paat. (*)
