MANADO, MediaManado.com – Penanganan kemiskinan di daerah terus dilakukan pemerintah, dengan berbagai program pengentasannya. Hanya saja data orang miskin perlu di-upadate, diakselerasi serta saling dikoordinasikan antara Kabupaten/Kota dengan Pemprov Sulut, bahkan dengan instansi terkait seperti Bappeda dan BPS Kabupaten/Kota dan Provinsi.
“Data ini penting disinkronkan, kalau perlu turun langsung di lapangan dan dikroscek, apa benar yang bersangkutan masih kategori miskin. Lakukan identifikasi by name, by address,” kata Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulut, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor, di Hotel Luwansa Manado, Kamis (08/06/2023).
Menurut Wagub Kandouw, pentingnya akselerasi data kemiskinan yang komprehensif agar eksekusi penanganan kemiskinan di masyarakat tepat sasaran.
“Karena program pembangunan memiliki sasaran untuk mengurangi kemiskinan,” ujar Wagub Kandouw.
Ia pun menyentil bahwa masih ada masyarakat yang merasa nyaman dengan status miskin. Hanya karena ingin mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain itu, data orang miskin masih ada yang belum update, sehingga perlu dilakukan pendataan di lapangan yang benar-benar valid.
Kepala Daerah pun, tambah Wagub Kandouw bersama Tim Koordinasi Penanganan kemiskinan memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan baik.
Sebelumnya, dalam Rakorev, Wagub Kandouw memaparkan data prosentase masyarakat miskin di Kabupaten/Kota se-Sulut.
Data kemiskinan ekstrem dengan prosentase tertinggi ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Manado, Kotamobagu dan Minahasa. Sedangkan terendah itu ada di Kabupaten Boltim dan Kota Tomohon.
Ia mengatakan, pemangku kepentingan di daerah masih mementingkan belanja modal.
“Padahal esensi dan subtansi pembangunan nomor satu menghilangkan kemiskinan. Apalagi kemiskinan ekstrem. Karena pembangunan arahnya harus pengentasan kemiskinan,” kata Wagub Kandouw.
Wagub Kandouw juga mengajak Bappeda dan Sekretaris Daerah dalam menyusun anggaran harus ada benang merah dengan pengentasan kemiskinan.
“Karena tanggungjawab pengentasan kemiskinan bukan cuma Dinas Sosial, tetapi semua SKPD bisa diberikan tugas untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem,” tandas Wagub Kandouw.
Ia berharap, kegiatan Rakorev Penanganan Kemiskinan Ekstrem ini terus dilakukan, agar target penanganan dapat dicapai hingga angka zero.
Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Sulut, Asisten I Sekprov Sulut Dr Denny Mangala, MSi dan Sekretaris Daerah se-Provinsi Sulut, Plt Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk. (*)
