MINUT, Mediamanado – Tata kelola keuangan desa pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dibawa kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, terus membaik.
Buktinya, Kabupaten Minahasa Utara adalah daerah pertama di Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyalurkan dana desa tahap pertama di tahun 2024. Bahkan, menjadi Kabupaten ke 5 di Indonesia yang telah merealisasikan anggaran dana desa.
Hal tersebut disampaikan Bupati melalui Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Fredrik Tulengkey, Rabu 7 Februari 2024.
“Realisasi dana desa jika di tahun-tahun sebelumnya cair akhir Maret atau awal April, tahun 2024 sudah boleh dicairkan lebih awal. Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa Desa yang direalisasikan karena telah melakukan penginputan, evaluasi oleh tim Kabupaten, selanjutnya proses pengesahan Perdes APBDes. Tak sampai disitu, proses selanjutnya upload dokumen ke Omspan, setelah terverikasi baru lakukan permintaan penyaluran,” ujar Kadis Tulengkey didampingi Kabid Jerry Talumantak kepada mediamanado.com, Rabu (07/02/24) sore tadi.
Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terhadap tata kelola keuangan desa, serta adanya pengawasan dan evaluasi oleh Sekda Novly Wowiling, disampaikan Kadis, digitalisasi sistem keuangan desa berbasis online (Siskeudes Online) dan penerapan transaksi non-tunai pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 menjadi salah satu daerah Pilot Project di Indonesia.
“Selain Dandes, Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa, tunjangan BPD dan Linmas pun tak telah direalisasikan sejak Januari 2024. Kami pun Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah Pilot Project penerapan transaksi non-tunai pengelolaan keuangan desa,” ujar Kadis.
Kabupaten Minahasa Utara juga ditambahkan Kadis PMD, adalah yang pertama di Provinsi Sulawesi Utara
Dinas PMD juga ditambahkan Kadis Fredrik Tulengkey, telah mengintegrasikan Siskeudes dengan Sistem Pengawasan Keuangan Desa pada Inspektorat.
“Pengintegrasian Siskeudes dan Siswakeudes merupakan yang pertama di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga, dampak dari itu, hasil monitoring atau MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Minahasa Utara meraih hasil 98,5 Persen atau yang terbaik di Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Kadis sembari menyebut jika ini membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan Dldesa yang lebih baik. (**)
Penulis: Sweidy Pongoh
