MANADO, MediaManado.com – Polda Sulut menggelar musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2017 dengan tema “Akselerasi Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Polda Sulut yang Promoter ”, di aula Tribrata Mapolda Sulut, Kamis (8/6/2017).
Kegiatan yang dibuka Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Bambang Waskito, dihadiri oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Drs. Refdi Andri, MSi, seluruh Kasatker di Polda Sulut, para apolres/ta jajaran dan personil pengemban Fungsi Perencanaan serta Fungsi Administrasi jajaran Polda Sulut.
Diawal sambutan, Kapolda menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas diraihnya piagam penghargaan rangking II dalam penyerapan anggaran di tahun 2016 dan mendapat rangking IV program quick wins Polri.
Menurut Kapolda, Pemerintah sekarang ini sedang berusaha melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan good governance dan clean government. Reformasi birokrasi juga dijalankan dengan mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBK/WBBM). Selain itu Pemerintah juga berusaha keras melakukan efisiensi anggaran dengan manajemen anggaran berbasis program (money follow program) dan bukan lagi anggaran berbasis fungsi (money follow function).
“Kegiatan ini dharapkan dapat menjadi wadah untuk membahas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan tupoksi Polda Sulut, khususnya program prioritas Kapolda Sulut yang telah dituangkan ke dalam Renstra Polda Sulut tahun 2015-2019 dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gagasan, ide dan inovasi yang produktif dalam memecahkan berbagai persoalan,” jelas Kapolda.
Polda Sulut telah menyusun dan menetapkan Renstra Polda Sulut 2015-2019 yang telah dirubah berdasarkan Keputusan Kapolda Sulut nomor: Kep/48/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang merupakan penyelarasan dari RPJMD 2015-2019 Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian dijabarkan ke dalam program prioritas Kapolda Sulut.
“Program tersebut bukan hanya sekedar syarat untuk memenuhi persyaratan formal sistem manajemen perencanaan dan penganggaran, namun harus dimaknai sebagai kontrak kerja antara Polda Sulut dengan Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat, yang harus di implementasikan serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
Acara pembukaan Musrenbang Polda Sulut tahun 2017 juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulut DR. Ir. Ricky S. Toemandoek, MM, yang membawakan materi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara Tahun 2017. (hms/fa)
