MINAHASA, MediaManado.com – Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 bertempat di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Selasa (17/01/2023).
Rakornas yang dihadiri Bupati Minahasa Dr Ir Royke O Roring MSi (ROR) mengusung tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.
Pada kesempatan itu, selain menyimak pemaparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Bupati ROR juga menyimak arahan penting Presiden Joko Widodo.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa para kepala daerah baik gubernur, bupati, dan walikota, bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) harus terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan agar bisa dilakukan deteksi dini terkai gejolak harga yang.
“Tolong bupati, wali kota, gubernur harus sering datang ke pasar. Cek betul di lapangan, apa data yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga meminta agar para gubernur, bupati, dan walikota bekerja secara teliti ketika memantau pergerakan harga, terutama harga bahan pokok.
“Soal beras, dua hari yang lalu daya sudah mengingatkan Bulog terkait masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” sebutnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.
“Hal-hal yang berhubungan dengan tarif angkutan seperti, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Harus dihitung dengan benar, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.
Presiden Jokowi meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.
“Yang saya lihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” ujar Presiden Jokowi.
