SULUT, Mediamanado.com – Sejumlah pertanyaan dilayangkan oleh personil Komisi II DPRD Provinsi Sulut saat Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Perikanan Provinsi Sulut, pada Selasa (28/5/2024).
RDP ini pun dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Nick A Lomban bersama anggota Komisi II DPRD Sulut lainnya.
Dalam RDP kali ini banyak hal yang dibahas dan terkuak perihal kinerja dari kedua dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tergolong menengah ke bawah ini.
Misalnya yang dikemukakan anggota Komisi II Farly Liwe, soal bantuan bibit jagung dan padi kurang dirasakan petani.
“Petani di Desa Popontolen kecewa karena kurangnya bantuan bibit maupun pupuk. Tidak cuma itu, saluran air untuk lahan pertanian sudah tidak ada lagi, bahkan sebagian persawahan sudah dibiarkan petani, ” ungkap Liwe.
Liwe juga mempertanyakan soal bantuan Brigade Alsintan (kumpulan alat mesin pertanian ) yang programnya kurang disosialisasi.
“Di Gorontalo petani sangat merasakan bantuan Alsintan sehingga hasil pertanian lebih maju dari Sulawesi Utara, ” kesal Liwe.
Sementara itu, Inggried Sondakh dihadapan Plh Sekretaris Dinas Pertanian Stella Taju mempertanyakan program-program kepada masyatakat yang sampai saat ini belum terakomodir.
“Ada banyk aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada saya, tapi belum ada yang terakomodir. Tentunya harapan saya disisa beberapa bulan ini pihak Dinas Pertanian dan perikanan bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat, ” beber Sondakh.
Sondakh juga meminta penjelasan terkait virus ASF pada ternak babi.
“Langkah apa yang sudah dilakukan pihak dinas. Karena sampai saat ini harga daging babi masih sangat tinggi, ” seru legislator dari Partai Golkar ini.
Ada hal menarik yang terungkap dalam pembahasan dibeberkan oleh Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu. Bahwa ada pembentukan kelompok-kelompok tani melibatkan pengusaha.
“Saya ingatkan bahwa ketika melakukan verifikasi kelompok tani harus benar-benar masyarakat berprofesi sebagai petani, karena data yang masuk kepada kami, ada kelompok yang dibentuk melibatkan pengusaha. Kami akan turun ke lapangan dan akan melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian, “ tegas Rondonuwu.
(*)
