JAKARTA – MediaManado.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, ada beberapa kementerian yang belum bekerja maksimal. Terlebih beberapa pos penting kementerian diisi oleh orang-orang dari partai politik.
“Ada beberapa pos kementerian yang medioker (kurang maksimal). Pokoknya ada pos yang kementerian yang penting terisi partai,” ujar Refly dalam sebuah bertema Satu Tahun Kabinet Keja, Harusnya Reshuffle Kedua, Siapa yang Kena?,” di Jalan Tomang Raya, Jakarta, Rabu (4/11/2015) kemarin.
Pakar hukum yang diangkat sebagai Komisaris Utama Jasamarga ini juga mengaku bingung dengan revolusi mental yang selalu didengungkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, sampai saat ini dirinya belum melihat gebrakan dari revolusi mental itu sendiri.
“Pemerintah Jokowi dengan pemerintah sebelumnya itu di revolusi mental. Cuma satu tahun ini revolusi mental baru kata-kata, baru jargon tapi belum ada implementasi yang komplit,” katanya.
Refli pun melihat Presiden Jokowi juga tak lihai dengan masalah hukum, sehingga banyak para pembantunya yang dominan turut campur dalam setiap persoalan. Misalnya, terkait dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang namanya presiden bukan Superman, dia piawai di sense di bisnis, tapi kalau di hukum sense-nya agak kurang, dan tidak ada (turun tangan) sehingga perlu ada pembantunya tapi pembantunya malah jorokin Jokowi, dan sekarang malah KPK mau dihilangkan,” ungkapnya.
“Merevisi UU KPK ini aneh. Partai pendukung mengajukan dan mereka mengaku inisiator ada Masinton Pasaribu,” imbuhnya.
EDITOR : INYO. R.
