MANADO, Mediamanado.com – Dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berjalan aman, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan Bawaslu bersama stakeholder terkait serta peserta pemilu di Sulut yang berlangsung selama tiga hari, Minggu (28/01/2024) hingga Selasa (30/01/2024) di Hotel Peninsula Manado.
Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh dalam sambutannya membuka rapat koordinasi tersebut menyampaikan, penyelenggaraan giat tersebut merupakan suatu usaha dan upaya Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan pemilu di Sulut berjalan dengan baik.
“Penyelenggaraan pemilu tidak berjalan baik, jika tidak ada sinergitas semua pihak. Oleh karena itu, hasil diskusi dalam rapat koordinasi ini dapat semakin menguatkan persiapan pemilu, serta sinergitas stakeholder terkait dapat mewujudkan pemilu berintegritas,” tutur Ardiles Mewoh, Senin (29/01/2024) saat membuka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Sulut, Pangdam XIII Merdeka, Kajati Sulut, Kabinda Sulut dan Ketua KPU Sulut.
Sementara itu, Kapolda Sulut, Irjen Pol, Yudhiawan dalam kesempatan tersebut mengungkapkan kerawanan dalam pemilu 2024 berasarkan analisa intelijen dan evaluasi pemilu sebelumnya, diantaranya Black campaign, money politik, Issu SARA dan Hoax, Politik identitas, demo unjuk rasa daan Diisintegrasi politik.
“Money politik dan Hoax yang menjadi perhatian khusus,” kata Kapolda.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menegaskan netralitas kepolisian dalam pemilu 2024.
“Jadi Polri itu netral, tidak bisa memilih dan dipilih. Itu ada dan dipertegas Surat Telegram Resmi (STR) Kapolri,” tukas Kapolda.
Terkait netralitas, Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Legowo Jatmiko yang diwakili Asisten Teritorial (Aster) Kasdam XIII/Merdeka, Kolonel Arm Sumanto menegaskan kalau TNI bersifat profesional dan netral dalam menghadapi pemilu 2024.
“Kami menyiapkan posko pengaduan apabila prajurit kami yang tidak netral. Posko pengaduan dibuka di Kodam dan Denpom,” ungkap Sumanto yang menjamin keamanan dan menciptakan suasana kondusif serta membantu terlaksananya pengamanan logistik di Sulut, Gorontalo dan Sulawesi Tengah ini.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga, Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Sulut, Andi Muhammad Taufik menekankan optimalnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
“Satukan persepsi dan jangan ada kepentingan pribadi serta intervensi politik,” tegas Kajati.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan memaparkan tujuh potensi kerawanan pemilu 2024, diantaranya isu netralitas ASN dan Politik uang, Black Campaign dan Negative Campaign, Logistik pemilu, Konflik SARA, Penggelembungan suara, Gesekan antar pendukung dan faktor eksternal seperti cuaca, ketersediaan listrik dan jangkauan layanan internet.
“Isu yang menempati urutan teratas dalam indekaskerawanan pemilu 2024 yaitu neralitas ASN dan politik uang. Apalagi pada pemilu sebelumnya Sulut masuk urutan kedua sesudah Jakarta,” ungkapnya.
Usai pemaparan para nara sumber dan diskusi bersama para undangan, rapat koordinasi dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Bawaslu Sulut bersama stakehlder terkait.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu Sulut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan hubungan masyarakat, Steffen Linu mengatakan rapa koordinasi bersama stakeholder terkait yang juga melibatkan unsur pers hingga akademisi tersebut, sebagai bentuk sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Bawaslu terkait pencegahan, penindakan dan proses penyelesaian sengketa.
“Perlu ditegaskan, sinergitas disini juga memiliki makna bahwa Bawaslu tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan stakeholder dan seluruh masyarakat Sulut. Maka dari itu kami mengajak melalui kegiaan ini, kita bisa bersama memaksimalkan pelaksanaan Pemilu di Sulut berjalan dengan baik dan berkepastian hukum,” tukas Steffen Linu, Minggu (28/01/2024).
(DM)
