MANADO, Mediamanado.com – Menanggapi nasib 10 pekerja migran asal Sulut yang menjadi korban kekerasan diluar negeri, membuat Cindy Wurangian sebagai salah satu personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulut menyorot tidak adanya dukungan anggaran pada Dinas Sosial untuk menangani masalah ini.
“Menurut informasi dari Dinas Sosial, ini menjadi nomenklatur baru yang harus dianggarkan di Dinas Sosial,” ujar Wurangian saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Jumat (04/11/2022).
Cindy Wurangian mengutarakan hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial beberapa waktu lalu, dimana untuk tahun 2022 tidak ada anggaran di Dinas Sosial untuk penanganan masalah tersebut, sementara ada 10 kasus yang terjadi di tahun 2022.
“Kita bayangkan, ada 10 warga Sulut yang mengadu nasib di luar negeri dan perlu ditangani, tetapi anggarannya tidak ada”, ungkap Wurangian.
Wurangian pun menambahkan permasalahan yang dialami pekerja migran tersebut, ternyata juga tidak ditangani oleh pihak (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) BP2MI.
“Justru dari BP2MI melayangkan surat ke Dinas Sosial untuk penanganannya,” ucapnya
Ditegaskan pula oleh Cindy Wurangian sudah ada payung hukum yang mendasari untuk dianggarkannya guna penanganan masalah tersebut.
“Mohon perhatian agar bisa dialokasikan anggaran untuk Dinas Sosial, sehingga nasib 10 orang yang mengadu di tahun 2022 bisa jelas. Selain itu juga, mengantisipasi jika ada kasus serupa yang terjadi di tahun 2023,” pungkas srikandi Partai Golkar ini.
(DM)
