JAKARTA, Mediamanado.com – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan aspirasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB-PBI) kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Penyampaian aspirasi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dan dialog yang sebelumnya dilakukan KB-PBI bersama DPRD Sulut. Aspirasi para buruh kemudian dibawa ke tingkat pusat untuk menjadi bahan perhatian dan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan.
Sejumlah persoalan yang disampaikan berkaitan dengan penguatan perlindungan serta kepastian hukum bagi pekerja, khususnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
DPRD Sulut membawa sejumlah aspirasi utama dari para buruh, antara lain kepastian kerja, perlindungan pekerja, pengaturan tenaga kerja outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemenuhan hak atas upah yang layak, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Selain itu, aspirasi yang disampaikan mencakup jaminan kebebasan berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak pekerja.
Penyampaian aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari masukan daerah dalam proses penyusunan dan pembahasan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat nasional, sekaligus memastikan kepentingan dan perlindungan pekerja tetap menjadi perhatian dalam pembentukan regulasi.
(DM)
