JAKARTA, Mediamanado.com – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan, daerah terpencil, dan perdesaan terkait pemerataan infrastruktur kelistrikan kepada PT PLN (Persero).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Direktorat Distribusi PLN di Kantor Pusat PLN. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan akses listrik bagi masyarakat yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan layanan kelistrikan.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, bersama anggota Komisi III turut mengawal penyampaian aspirasi tersebut, terutama menyangkut desa-desa yang belum menikmati layanan listrik secara memadai serta wilayah yang belum memperoleh pasokan listrik selama 24 jam.
Dalam pertemuan itu, rombongan Komisi III DPRD Sulut diterima oleh Ahmad Mustaqir selaku Executive Vice President (EVP) Kelistrikan Desa dan Sugeng Widodo selaku EVP Operasi Distribusi untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Dalam penjelasan yang disampaikan pada pertemuan tersebut, pihak PLN menyampaikan rencana agar pada 2027 tidak ada lagi desa di Sulawesi Utara yang belum teraliri listrik.
Selain itu, desa yang saat ini belum menikmati layanan listrik selama 24 jam ditargetkan dapat memperoleh pasokan listrik sepanjang hari.
Rencana tersebut menjadi harapan bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur kelistrikan.
Ketersediaan listrik tidak hanya menunjang kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta aktivitas masyarakat.
Komisi III DPRD Sulut diharapkan terus mengawal tindak lanjut dari penyampaian aspirasi ini agar rencana pemerataan kelistrikan dapat diwujudkan sesuai target.
Pemerataan akses listrik menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pembangunan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan perdesaan di Sulawesi Utara.
(DM)
