MANADO, Mediamanado.com – Kesiapan anggaran sektor pertanian menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pricilya Rondo, dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut terkait program dan kebijakan anggaran tahun 2027, Senin (9/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Pricilya menyoroti belum terlihatnya secara jelas alokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas Dinas Pertanian dalam rancangan program tahun anggaran 2027.
Pricilya menjelaskan, saat Komisi II DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, kebutuhan anggaran prioritas Dinas Pertanian belum tergambar secara terperinci.
Padahal, berdasarkan informasi yang diterima Komisi II dalam RDP bersama Dinas Pertanian, Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang dipersiapkan untuk mendukung program lumbung pangan nasional.
“Ketika berbicara tentang lumbung pangan nasional, tentu ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah provinsi. Ini bukan hanya soal penetapan program, tetapi juga bagaimana kesiapan anggaran dan dukungan sektor pertanian,” ungkap Pricilya.
Menurutnya, target menjadikan Sulut sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus diimbangi dengan perencanaan program yang matang serta dukungan anggaran yang memadai.
Pricilya juga menyinggung kondisi ketahanan pangan daerah. Ia mengungkapkan, berdasarkan penyampaian salah satu kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 6 Juli 2026, capaian ketahanan pangan disebut berada di angka 76 persen, sementara posisi Pemprov Sulut berada pada angka 72 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam menyusun program dan kebijakan ke depan, terutama untuk memastikan kesiapan Sulut dalam menjalankan peran sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
“Ini tentu ada korelasinya. Kita perlu melihat apakah dengan kondisi tersebut, kesiapan program lumbung pangan nasional nantinya bisa lebih optimal, termasuk dukungan program dan penganggarannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat langkah strategis untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah penyangga sekaligus lumbung pangan nasional, sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan.
Salah satu langkah yang dilakukan, kata Tahlis, yakni melalui penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
“Salah satunya dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Itu sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi ketika suatu saat menghadapi musibah pangan,” jelas Tahlis.
Pembahasan anggaran tersebut diharapkan dapat memastikan program prioritas sektor pertanian memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga target penguatan ketahanan pangan dan pengembangan lumbung pangan nasional di Sulawesi Utara dapat berjalan optimal.
(DM)
