MANADO, Mediamanado.com – Kehadiran anggota DPRD dalam rapat secara daring, pengawasan perjalanan dinas, hingga penanganan aspirasi masyarakat menjadi sejumlah poin yang mendapat perhatian dalam penyempurnaan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Mulai dari kehadiran rapat secara daring, mekanisme perjalanan dinas, penanganan aspirasi masyarakat, hingga larangan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial menjadi bagian dari materi yang dimasukkan dalam rancangan perubahan Tata Tertib tersebut.
Ketua Pansus Tata Tertib DPRD Sulut, Royke Roring, mengungkapkan hal itu saat membacakan laporan Pansus dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Sulut, Selasa (10/11/2026).
Royke menjelaskan, salah satu penyempurnaan dilakukan untuk memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan persidangan, khususnya ketika anggota dewan tidak dapat hadir secara langsung.
“Dalam keadaan tertentu, anggota DPRD dapat mengikuti rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan DPRD secara virtual atau daring. Kehadiran tersebut dinyatakan sah setelah memperoleh izin dari pimpinan rapat,” jelas Royke dalam laporannya.
Selain itu, Pansus memperjelas mekanisme perjalanan dinas dengan mewajibkan adanya persetujuan tertulis pimpinan DPRD serta penyampaian laporan hasil kegiatan paling lambat tujuh hari setelah kegiatan dilaksanakan.
Perhatian terhadap aspirasi masyarakat juga menjadi salah satu poin penting.
Royke menjelaskan, apabila ketua komisi berhalangan menindaklanjuti surat aspirasi masyarakat, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh wakil ketua, sekretaris, atau anggota komisi lainnya.
“Pengaturan ini dimaksudkan agar aspirasi masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, sehingga tidak terhambat hanya karena ketua komisi berhalangan,” demikian substansi penjelasan dalam laporan Pansus.
Di sisi lain, rancangan aturan tersebut juga memasukkan ketentuan mengenai larangan bagi anggota DPRD menyampaikan atau menyebarluaskan informasi yang mengandung ujaran kebencian, hasutan, maupun permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan kode etik DPRD dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Penyempurnaan lainnya mencakup pengaturan hari dan jam kerja DPRD, mekanisme penyusunan risalah rapat, tugas kelompok pakar atau tim ahli, serta keterlibatan DPRD dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum pembahasan KUA-PPAS.
Menurut Royke, berbagai ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperjelas mekanisme kerja dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD.
Seluruh materi tersebut telah dimasukkan dalam rancangan perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang dibahas oleh Pansus.
(DM)
