Polemik SP3 dan Dugaan Dana Operasional Memanas, Berty Lumempouw: Bongkar Fakta, Jangan Giring Opini!

oleh

Loading

MANADO, Mediamanado.com – Polemik dugaan permintaan dana operasional yang menyeret nama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Suryadi, dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado, mulai mendapat sorotan berbagai pihak.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Kristen Laskar Benteng Indonesia (DPP OKLBI), Berty Alan Lumempouw, S.H., angkat bicara. Ia mengingatkan agar tuduhan terhadap pejabat kepolisian tidak serta-merta dianggap sebagai kebenaran sebelum diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian yang objektif.

Menurut Berty, persoalan ini tidak boleh dibangun hanya berdasarkan opini, asumsi, maupun narasi sepihak. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran, maka bukti harus dibuka dan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Saya menghormati hak masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Propam Mabes Polri. Itu merupakan hak setiap warga negara. Tetapi harus diingat, laporan bukanlah vonis. Ada proses pemeriksaan, ada bukti yang harus diuji, dan ada hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil,” tegas Berty.

SP3 JADI SOROTAN, PUTUSAN PRAPERADILAN DAN REKOMENDASI WASSIDIK HARUS DICERMATI

Berty juga menyoroti persoalan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara sengketa tanah tersebut.

Ia menilai, publik perlu melihat persoalan ini secara utuh, termasuk penjelasan mengenai putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri yang disebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara.

Menurutnya, apabila penghentian penyidikan memang dilakukan dengan berpedoman pada putusan praperadilan dan mekanisme pengawasan yang berlaku, maka dasar hukum serta pelaksanaan keputusan tersebut perlu diperiksa secara cermat.

“Jangan hanya melihat satu sisi lalu menarik kesimpulan. Harus dilihat apa dasar penerbitan SP3, bagaimana putusan praperadilan dilaksanakan, dan apa substansi rekomendasi Wassidik Bareskrim Polri. Semua harus dibuka secara terang agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan penghentian penyidikan dan dugaan permintaan dana operasional merupakan dua hal berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.

Dugaan permintaan dana harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti. Sementara keputusan penerbitan SP3 harus diuji berdasarkan dasar hukum dan prosedur yang berlaku.

PROPAM JANGAN TUTUP MATA, TETAPI JANGAN PULA ADA PENGHAKIMAN SEPIHAK

Meski menyampaikan dukungan terhadap profesionalitas Dirreskrimum Polda Sulut, Berty menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan berarti memberikan pembenaran mutlak terhadap setiap tindakan aparat kepolisian.

Ia justru meminta Propam Mabes Polri bekerja secara profesional, transparan, independen, dan tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

“Kalau memang ada bukti pelanggaran, siapa pun orangnya harus diproses sesuai aturan. Tidak boleh ada yang kebal hukum. Tetapi kalau tuduhan itu tidak terbukti, jangan sampai seseorang kehilangan nama baik dan kehormatannya akibat tuduhan yang belum terverifikasi,” tegasnya.

Berty juga mengingatkan bahwa institusi Polri tidak boleh alergi terhadap kritik. Pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Namun, ia meminta agar setiap tuduhan disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak menggiring opini seolah-olah seseorang telah bersalah sebelum proses pemeriksaan selesai.

BERTY: PENEGAKAN HUKUM BUKAN SOAL SIAPA PALING KERAS BERSUARA

Lebih jauh, Berty menilai polemik ini harus menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan internal Polri benar-benar berjalan.

Menurutnya, kebenaran tidak boleh ditentukan oleh tekanan opini publik, popularitas sebuah tuduhan, ataupun kepentingan pihak tertentu.

“Penegakan hukum bukan soal siapa yang paling keras bersuara. Bukan pula soal siapa yang memiliki jabatan. Semua harus tunduk pada fakta, bukti, dan aturan hukum. Jika salah, harus bertanggung jawab. Jika tidak terbukti, hak dan nama baiknya juga wajib dihormati,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Berty mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan memberikan ruang kepada Propam Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan secara objektif.

Ia menegaskan, dukungannya terhadap penegakan hukum profesional tetap berjalan beriringan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas.

“Jangan ada pembenaran terhadap pelanggaran, tetapi jangan pula ada penghukuman hanya berdasarkan tuduhan. Kita ingin hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tidak pandang bulu,” tutup Berty Alan Lumempouw.

BERTY ALAN LUMEMPOUW, S.H.

Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat

Organisasi Kristen Laskar Benteng Indonesia (DPP OKLBI)