Disemprot Pansus, BPBD Sulut Kambinghitamkan BPBD Manado

oleh
Pansus DPRD Sulut kuliti SKPD di Rapat Pansus LKPJ Gubernur, Selasa (14/4).

Loading

Pansus DPRD Sulut kuliti SKPD di Rapat Pansus LKPJ Gubernur, Selasa (14/4).
Pansus DPRD Sulut kuliti SKPD di Rapat Pansus LKPJ Gubernur, Selasa (14/4).

 

MANADO – Aksi cuci tangan dari tanggungjawab diperlihatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut. Hal itu terjadi saat digelarnya Rapat Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2014 oleh DPRD Sulut bersama SKPD dan Badan di lingkup Pemprov Sulut, Selasa (14/4) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

James Karinda anggota Pansus LKPJ Gubernur meminta pertanggungjawaban pihak BPBD Provinsi terkait bantuan-bantuan yang diberikan sejumlah lembaga maupun perorangan melalui posko Pemprov Sulut bagi para korban banjir tahun 2014. Karinda mengkritisi aksi yang dilakukan pihak Pemprov Sulut yang tidak mengucurkan semua bantuan dari posko Pemprov Sulut kepada korban banjir Manado.

“Masih ada bantuan yang belum dikucurkan atau diserahkan Pemprov Sulut kepada para korban banjir. Kami tidak tahu apa alasan pemprov seperti itu. BPBD Provinsi selayaknya kami nilai tidak maksimal dan sepenuh hati menyerahkan bantuan-bantuan yang diberikan para donatur melalui posko pemprov,” ungkap Karinda.

Senada dengan Karinda, Ferdinand Mewengkang anggota Pansus, sekaligus legislator asal Manado prihatin dengan kinerja BPBD Provinsi yang terkesan tidak begitu tanggap dalam menyelesaikan bantuan bagi para korban banjir Manado. “Tidak saja bantuan yang bermasala, pada saat kejadian pun, sangat terlihat begitu minimnya peralatan yang dimiliki BPBD Provinsi,” ujarnya.

Kepala BPBD Provinsi Noldy Liow pun mengatakan, persoalan bantuan bagi para korban banjir Manado sebenarnya menjadi perhatian bagi BPBD Manado. “Kami tidak bisa menyalurkan bantuan sepenuhnya bagi korban banjir, karena data yang masuk di BPBD Provinsi malahan tidak pernah diberikan BPBD Manado,” elak Liow.

Sementara untuk bantuan yang masih ada di BPBD Provinsi, akan disalurkan setelah para korban banjir menempati lokasi yang sudah dibangun oleh Pemkot Manado di wilayah Pandu. “Ada kompor gas. Namun kompor gas itu nanti diserahkan saat korban banjir menempati loaksi yang sudah dibangun Pemkot,” ungkap Liow.

Sedangkan terkait kurangnya sarana peralatan yang dimiliki BPBD Prov SUlut, Liow mengakuinya. Akan tetapi untuk perlatan berat, pihaknya bekerjasama dengan PU.

Rapat Pansus LKPJ Gubernur terbilang seru, karena sejumlah laporan gubernur dalam dokumen, ada yang tidak sesuai di lapangan. (ferry)