BITUNG, MediaManado.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menginstruksikan agar aparat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di lapangan mampu menjadi pelindung dan sahabat bagi nelayan Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Edhy di Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Aertembaga Bitung Sulut, Senin (17/02/2020).
Menurut Menteri Edhy, hal itu sejalan dengan tujuan bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk memberikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.
“Saya ingin agar kehadiran aparat Ditjen PSDKP di lapangan dapat menjadi sahabat bagi nelayan-nelayan lokal Indonesia, sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan rasa aman dan nyaman, serta hasil tangkapan optimal,” ujarnya.
Kunjungan Kerja Menteri KKP RI di Bitung turut didampingi Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw.
Pada kesempatan itu, Menteri Edhy menyaksikan simulasi pelumpuhan kapal pelaku illegal fishing yang dilakukan oleh aparat Ditjen PSDKP di Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Aertembaga Bitung.
Dengan sangat taktis awak kapal pengawas perikanan memperagakan proses penghentian, pemeriksaan dan penahanan (Henrikhan) kapal ilegal yang dilakukan di dermaga PPS Bitung.
Usai kegiatan yang dirangkaikan dengan apel siaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini, Menteri KKP Edhy menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serius dalam penanganan kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
“Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Tugas kita tidak ringan tapi Saya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Anda (PSDKP) untuk menjaga laut kita dengan sepenuh jiwa raga,” ujar Menteri Edhy.
Tahun ini, jelas Edhy, KKP akan menambah dua armada Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.
“Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla,” ungkapnya.
Menteri Edhy juga menekankan bahwa hal tersebut penting agar tercipta iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif. Sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.
“Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera,” pungkas Edhy.
Menurut Wagub Kandouw, komitmen KKP sangat penting bagi pengawasan sumber daya perikanan di Sulut, baik dalam penegakkan hukum pada pelaku illegal fishing maupun peningkatan usaha dunia perikanan Sulut.
“Kita menyaksikan simulasi pelumpuhan Kapal pelaku illegal fishing dari atas kapal bersama Pak Menteri, dan berharap sektor perikanan dan kelautan di daerah bisa lebih maju,” kata Wagub Kandouw. (Ferry/*)
