Berty Kapojos Kawal Penyaluran Bansos Pemprov Sulut

oleh
Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Berty Kapojos, S Sos saat mengawal penyaluran bantuan Sembako kepada masyarakat dari Pemprov Sulut di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori.

Loading

Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Berty Kapojos, S Sos saat mengawal penyaluran bantuan Sembako kepada masyarakat dari Pemprov Sulut di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori.
Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Berty Kapojos, S Sos saat mengawal penyaluran bantuan Sembako kepada masyarakat dari Pemprov Sulut di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori.

MINUT,  Mediamanado- Bantuan Sosial berupa paket sembako pemerintah Provinsi Sulut kepada masyarakat terdampak Covid 19 mulai disalurkan. Untuk itu, ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Berty Kapojos mengawal penyaluran bantuan disejumlah tempat di kabupaten minahasa utara.

Sebagaiaman terpantau mediamanado, tampak mantan ketua DPRD Minut 2 periode ini, turun ke desa-desa guna memastikan bantuan pemprov sulut telah diterima oleh warga melalui lembaga keagamaan. “Bantuan pemerintah harus sampai kepada warga yang terdampak pandemi covid 19 ini. Sehingga, selaku wakil rakyat sudah selayaknya kami melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan,” ujar Kapojos usai mengawal penbagian di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori pada kamis (30/04/20) yang sebelumnya juga telah mengawal di wilayah Likupang.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyalurkan paket bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 sejak 27 april 2020. Menurut Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong, penyaluran paket bantuan telah menjangkau Kabupaten Minahasa sebanyak 916 paket, Kota Manado 100 paket, Tomohon 761 paket, dan Minahasa Utara 1.914 paket. Paket bantuan tersebut disalurkan melalui lembaga keagamaan.
Hingga saat ini, kata Jemmy, total paket bantuan dari Pemprov Sulut yang sudah tersalurkan mencapai 28.241 paket. Dia menambahkan selain bantuan dari Pemprov, masyarakat menerima bantuan sosial dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya bantuan dari pemerintah ada bansos dari pemerintah kabupaten/kota, ada bansos dari pemprov lewat lembaga keagamaan, dan ada paket bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan penyaluran bantuan lewat lembaga agama dinilai lebih efektif karena dapat mempercepat proses penyaluran bantuan yang dibutuhkan masyarakat, tanpa melalui birokrasi yang lama. (swp)