BITUNG, MediaManado.com – Walikota Bitung Max J Lomban didampingi Sekda Kota Bitung Audy Pangemanan dan Assisten Satu,Asisten Dua,Asisten Tiga melakukan tatap muka dengan insan pers menyangkut penyaluran bantuan sosial, baik APBN maupun APBD di Aula BPU area kantor Walikota Bitung, Rabu (17/06/2020).
Walikota Bitung Max J Lomban menyampaikan bahwa penyaluran banttuan hingga saat ini yang sampai ke saya dari BPBD sekitar 46 ribu sekian dari jumlah KK di bitung 66 ribu sekian.
“Jadi untuk saat ini masih ada sekitar 15 Ribu sekian penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST),” ucap Lomban.
“Jadi masih ada selisihnya, itu mereka adalah saya asumsikan PNS, TNI dan Polri. Nah sekarang juga kita punya Tenaga Harian Lepas (THL) dengan pendapatan yang sangat minim. Mereka juga harus kita berikan dan saya juga minta hasil evaluasinya, kalau ada stok,” lanjutnya.
Untuk bantuan dari APBN berbentuk tunai dan non tunai tidak melalui rekening daerah, namun langsung ke Kantor Pos untuk melakukan penyaluran bantuan itu.
Kesempatan diberikan kepada Kadis Sosial Bitung Give Mose untuk merinci bantuan yang sudah disalurkan selama masa Pandemi Covid – 19 ini. Bantuan yang bersumber dari APBN telah dan sementara disalurkan kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yakni program PKH jumlahnya sebanyak 5.460 KPM, BPNT sebanyak 3.110 KPM dan Bantuan Sosial Tunai (BST) telah disalurkan ke 4.100 KPM.
“Nah sementara bantuan sosial tunai sesuai kuota yang ditetapkan oleh Mensos untuk kota bitung dan itu sudah disahkan oleh pak Wali dan kita langsung kirim kementrian,” kata Kadis Sosial Bitung Give Mose.
Bansos yang bersumber dari APBD Bitung untuk Lansia dan penyandang Disabilitas, dana yang disiapkan berjumlah Rp3.951.000.000 yang telah disalurkan saat ini, sudah sekitar 11 ribu Lansia penerima dan 500 lebih penerima penyandang Disabilitas.
Kaban BPBD Bitung Ruddy Wongkar mengatakan, terhitung 15 Juni 2020 sudah 8 kecamatan dengan total 46.472 sesuai data.
“Perlu kami sampaikan bahwa saat ini masih ada data – data yang masuk dari para lurah sekitar 4 ribu data yang harus diverifikasi yang diserahkan dari lurah ternyata ada yang dobel atau sudah ada yang terima di tahap satu dan tahap dua,oleh karena itu kami harus verifikasi lagi,” kata Kaban BPBD Ruddy Wongkar. (hd).
