MANADO, MediaManado.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengar penyampaian Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2020 bertempat di Ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulut, Senin (29/03/2021).
Rapat Paripurna DPRD Sulut ini dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan dihadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, terlebih dahulu membacakan surat-surat yang masuk ke Sekretariat DPRD Sulut.
Gubernur Olly dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD Sulawesi Utara yang telah memprakarsai rapat paripurna ini dengan tetap mengindahkan penerapan protokol kesehatan.
Gubernur Olly menyampaikan berbagai program yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2020 lalu, dimana tahun 2020 menurut Gubernur tahun penuh tantangan.
“Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan diwarnai dengan pandemi Covid-19. Sulut ikut berdampak diberbagai sektor tapi kita bersyukur, dengan recofusing, Covid 19 bisa dikontrol dan kita juga didukung oleh pemerintah pusat diberbagai bidang. kegiatan perekonomian di Sulut tidak seperti daerah lain, kita memang terkoreksi, tapi tidak membahayakan. Malah akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi kita justru positif,” ungkap Gubernur.
Dalam laporannya, Wakil Gubernur menjelaskan secara umum dalam Pengelolaan keuangan daerah, Gubernur tegaskan PAD tahun 2020 yang diperoleh capai 97,76 persen.
“Peran DPRD juga sangat penting dalam menunjang berbagai program Pemprov. Banyak juga keberhasilan program lainnya misalnya disektor investasi, ketenagakerjaan, Perdagangan dan lainnya ,” jelas Gubernur Olly.
Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun anggaran 2020 terukur jelas dengan capaian realisasi sebesar Rp.3.692.770.654.272, atau 97,76% dari target Rp.3.777.206.491.000.
Realisasi PATDA lebih besar dari tahun sebelumnya 96,13%, dikarenakan realisasi Dana Perimbangan mencapai 98,08%, realisasi Pajak Rokok sebesar 94,67%, dan realisasi Retribusi Daerah 107,53%. Pengelolaan Belanja Daerah
Keseluruhan Belanja Daerah setelah Perubahan adalah Rp.3.927.944.347.544.
(Dian M)
