JAKARTA, Mediamanado – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima apresiasi Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Level 3 Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
Penyerahan Apresiasi Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif, diserahkan oleh Kepala LKPP-RI Hendrar Prihadi dan diterima langsung oleh Bupati Joune Ganda di Ruang Rapat Agus Rahardjo 2 Gedung LKPP-RI Jakarta, Rabu (09/11/22).
Acara silahturahmi LKPP bersama Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten (APKASI) tersebut, juga dibahas permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda sebagaimana diketahui, menjadi perwakilan seluruh Kepala Daerah Kabupaten se-Indonesia dan didampingi Ketum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Kepala LKPP-RI Hendrar Prihadi, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan apa yang telah diupayakan oleh Bupati Joune Ganda di Minahasa Utara, diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain di Indonesia.
“Sudah 17 Standar LPSE, UKPBJ sudah level 3 Proaktif, ITKP predikat Baik, realisasi e-Katalog Lokal terbesar nomor 1 di Indonesia, ini patut diapresiasi setinggi-tingginya,” ujar Bupati JG didampingi Kabag ULP Lidya Worouw.
Bupati Joune Ganda menyampaikan, bahwa amanah Presiden tentang meningkatkan value for money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
“Amanat Presiden Joko Widodo itu yang saya lakukan melalui pengadaan barang dan jasa. Apresiasi Kematangan UKPBJ yang saya terima hari ini, bukan merupakan akhir. Kami tidak akan berhenti untuk melakukan penyempurnaan. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada LKPP-RI atas pendampingan dan bimbingan kepada kami,” kata Bupati yang baru saja dinyatakan lulus dalam studi Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Utama LKPP, Robin Asad Suryo. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Gatot Pambudhi Poetranto. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Sutan Suangkupon Lubis. Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah, Setya Budi Arijanta. (**)
Sweidy Pongoh
