AGUS FATONI: MENAPAKI KARIER BIROKRASI HINGGA DIPERCAYA MEMIMPIN EMPAT PROVINSI

oleh

Loading

JAKARTA Mediamanado.com – Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., merupakan salah satu birokrat senior yang memiliki perjalanan panjang dalam pemerintahan. Berkarier sejak 1994, Fatoni telah menduduki sejumlah jabatan strategis di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk dipercaya menjadi pejabat kepala daerah di empat provinsi di Indonesia.

Saat ini, Agus Fatoni menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Ia juga dipercaya menjadi Pimpinan Ex-Officio Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2026–2031 berdasarkan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan keputusan pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta pada 10 Maret 2026.

Kepercayaan tersebut menambah daftar tanggung jawab Fatoni dalam bidang pemerintahan dan tata kelola keuangan publik, setelah sebelumnya memiliki pengalaman panjang dalam administrasi pemerintahan pusat maupun daerah.

Berawal dari Birokrasi Pemerintahan

Lahir di Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972, Agus Fatoni menempuh pendidikan di bidang pemerintahan. Ia merupakan lulusan Diploma III Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor pada 1994.

Pendidikan akademiknya kemudian dilanjutkan hingga meraih gelar sarjana dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta pada 1999. Ia selanjutnya menyelesaikan pendidikan magister pada 2003 dan doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran pada 2009.

Kariernya dimulai sebagai aparatur pemerintahan di Lampung. Pada 1995, ia tercatat bertugas sebagai ajudan Gubernur Lampung sebelum melanjutkan pengabdian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sejumlah posisi pernah diembannya, antara lain Kepala Bagian Protokol Kemendagri, Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pada 2020, Fatoni dipercaya memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Dua tahun kemudian, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, jabatan yang berkaitan langsung dengan pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dipercaya Menjalankan Pemerintahan di Empat Provinsi

Pengalaman Agus Fatoni tidak hanya berkutat pada birokrasi di tingkat pusat. Pemerintah juga beberapa kali memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Pada 2020, Fatoni ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara untuk mengisi kekosongan kepemimpinan selama gubernur definitif menjalani cuti kampanye dalam Pilkada.

Setelah itu, ia dipercaya menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan pada Oktober 2023. Pada 24 Juni 2024, ia dilantik menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.

Selanjutnya, pada 2025, Fatoni juga dipercaya mengemban tugas sebagai Pj Gubernur Papua.

Penugasan di empat provinsi tersebut memperlihatkan luasnya pengalaman Fatoni dalam menjalankan administrasi pemerintahan, menjaga kesinambungan program pembangunan, serta mengoordinasikan berbagai unsur pemerintahan di daerah.

Setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Karena itu, jabatan penjabat kepala daerah menuntut kemampuan koordinasi, pengambilan keputusan, serta menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Tanggung Jawab Strategis dalam Keuangan Daerah

Sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fatoni memiliki posisi strategis dalam pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu tantangan utama dalam bidang tersebut adalah mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan realisasi anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta memastikan penggunaan APBD berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kemandirian fiskal daerah juga menjadi isu penting. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi mampu menggali potensi pendapatan asli daerah tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan iklim investasi.

Dalam konteks tersebut, pembinaan tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan.

Rekam Jejak dan Tantangan Akuntabilitas

Perjalanan karier Agus Fatoni menunjukkan bahwa dirinya telah memperoleh berbagai kepercayaan dalam struktur pemerintahan nasional. Namun, pengalaman dan jabatan strategis seorang pejabat publik tetap perlu diukur melalui hasil kerja yang konkret.

Bagi masyarakat, keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata dilihat dari banyaknya jabatan yang pernah diemban atau penghargaan yang diperoleh. Lebih penting adalah sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Khusus di Sulawesi Utara, pengalaman Fatoni sebagai Pjs Gubernur pada 2020 merupakan bagian dari catatan perjalanan birokrasi daerah yang menarik untuk ditelusuri.

Rekam jejak tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran mengenai bagaimana pemerintah pusat menempatkan birokrat dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di lingkungan pemerintahan, Agus Fatoni kini menghadapi tanggung jawab yang tidak ringan. Tantangannya bukan sekadar mempertahankan kepercayaan yang diberikan, melainkan memastikan setiap kewenangan dan jabatan yang diemban menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan manfaat nyata bagi masyarakat. ((HM)