SULUT, Mediamanado.com – Sesuatu hal yang tak lumrah terjadi di Kota Bitung, dimana para Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi demo di kantor walikota Bitung. Dengan kejadian ini salah satu anggota DPRD Provinsi Sulut dari dapil Minut-Bitung, Fabian Kaloh pun buka suara.
Kaloh menyayangkan terjadinya aksi demo tersebut, dirinya menilai peserta demo kemarin hari itu terkesan ada komunikasi yang tersumbat antara para kepala SKPD dan staf.
“Sebagai ASN sesakit apapun yang dialami, kecil kemungkinan akan menggelar demo, ASN yang demo kemarin kan ada atasannya. Beda waktu saya pimpin demo lalu, saya Kepala Dinas Pariwisata waktu itu. Jadi, sumbatan ini perlu dihancurkan supaya komunikasi atasan-bawahan jadi efektif,” ujar Fabian Kaloh pada Jumat (14/06/2024) pagi.
Ditambahkan pula oleh Fabian Kaloh, dirinya juga tidak menyalahkan aksi demo dari para ASN tersebut karena memang itu juga hak mereka, Kaloh meyakini pasti ada pemicunya dan pasti juga ada dalangnya.
“Mereka demo pasti ada pemicunya, makanya demo ASN hanya ada menjelang Pemilukada, biasa so dekat-dekat Pemilihan Kepala Daerah, janganlah bohong, berorasi mengatakan demo itu murni jeritan istri dan anak. Kasihan istri dan anak kita. Kalaupun benar ASN sudah terlilit hutang, tapi tidak mungkinlah mereka menyebar aib keluarga sendiri. Itu terjadi karena ada dalang yang mendorongnya dari belakang, itu tidak mungkin spontan muncul. Pasti sudah direncanakan sebelumnya, ” ungkap Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut ini.
Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, melalui Juru Bicara (Jubir) Albert Sergius Palengkahu, menanggapi aksi demo sebagai gerakan yang syarat muatan politik.
Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 14 tahun 2024, Pasal 2 ayat 1 tentang pembayaran gaji 13, pemkot akan membayar paling cepat pada bulan Juni tahun 2024.
“Di ayat dua jelas tertulis bahwa gaji 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan. Gaji tiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024,” urai Albert.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bitung sudah mengantongi rekaman persiapan dari para demonstran, mulai dari kediaman politikus hingga dukungan dari salah satu organisasi relawan yang menginginkan pergantian Walikota.
Adapun pembayaran gaji 13 sementara dalam persiapan. Menurut Albert pemerintah kota sedang mengalami keterbatasan anggaran sehingga ada hal-hal yang harus diputuskan berdasarkan skala prioritas.
“Salah satunya terkait nasib atau masa depan seluruh masyarakat Bitung yaitu dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU Kota Bitung dan Bawaslu Kota Bitung yang sudah harus segera direalisasikan sesuai dengan surat edaran Mendagri tentang pendanaan kegiatan Pilkada 2024 yang notabene adalah kepentingan negara khususnya masyarakat Bitung,” urainya.
(*/DM)
