BITUNG, Mediamanado.com – Persoalan lahan yang berkaitan dengan rencana program nasional di Kota Bitung menjadi perhatian dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Bitung, pemerintah daerah, jajaran TNI dan pihak terkait.
Dalam forum tersebut, Alan Berty Lumempouw SH, menyampaikan pandangannya agar persoalan yang menyangkut tanah, masyarakat dan institusi negara tidak berkembang menjadi pertentangan antara rakyat dan TNI.
Alan menegaskan bahwa kehadiran TNI tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kekuatan negara. Ia bahkan menyampaikan prinsipnya bahwa memiliki TNI dengan segala kekurangannya jauh lebih baik daripada tidak memiliki TNI sama sekali.
“81 tahun kita mempunyai TNI yang buruk, lebih baik daripada satu hari kita tidak punya TNI. Itu prinsip saya,” ujar Alan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Bitung tersebut.
Menurutnya, pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menyerang ataupun menghakimi institusi TNI.
Hal serupa, kata Alan, berlaku terhadap Polri. Menurutnya, keberadaan TNI dan Polri merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara dan keduanya dibutuhkan masyarakat.
Alan kemudian membacakan tulisan berjudul “Mengembalikan Makna Manunggal TNI dan Rakyat, Sebuah Kekuatan Negara yang Melindungi, Bukan Menakuti.”
Ia menjelaskan, tulisan tersebut sengaja dibuat agar pembahasan dalam forum RDP tidak berhenti sebatas pernyataan lisan.
“Saya tidak ingin apa yang saya sampaikan hari ini berhenti sebagai sebuah pendapat yang disampaikan dalam forum, kemudian setelah selesai rapat berakhir, selesai,” katanya.
Alan menilai persoalan yang menyangkut tanah, rakyat, negara dan TNI tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan kekuasaan. Menurut dia, diperlukan akal sehat, sejarah, kebijaksanaan dan rasa kemanusiaan dalam mencari solusi.
Ia juga melihat adanya peluang untuk mempertemukan berbagai tingkatan pengambil kebijakan guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
“Coba ajak perwakilan pimpinan dewan, Danrem, ketemu Pangdam. Dari Pangdam ke Jakarta ketemu Panglima TNI, Menteri Pertahanan,” ujarnya.
Menurut Alan, langkah tersebut penting apabila persoalan yang dibahas merupakan bagian dari kebijakan atau program nasional, sementara penyelesaian di tingkat daerah belum menemukan titik temu.
Ia juga menyinggung peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyediakan informasi mengenai status dan pemanfaatan lahan.
Alan menyebut data mengenai lahan yang dikuasai korporasi dan belum menunjukkan progres pembangunan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mencari alternatif lokasi.
“Ini bukan masyarakat Bitung menolak sebetulnya kehadiran ini. Kita justru terima. Ini program nasional, kita wajib dukung,” tegasnya.
Namun, ia meminta agar persoalan penggunaan lahan dibicarakan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat sedang berhadapan dengan kekuatan negara.
Dalam pandangannya, hubungan TNI dan rakyat tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi berlawanan.
“Bagi saya TNI dan rakyat tidak boleh menjadi dua kekuatan yang saling berhadapan. TNI adalah bagian dari rakyat dan rakyat adalah bagian dari kekuatan negara,” kata Alan.
Ia menambahkan, apabila dalam suatu persoalan terdapat masyarakat yang merasa berhadapan dengan kekuatan negara, maka yang harus dicari bukan pihak yang kalah atau menang, melainkan jalan agar negara dapat hadir sebagai pelindung masyarakat.
Alan juga menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan lingkungan TNI. Ia menyebut pernah tinggal selama sekitar 10 tahun di kompleks Hankam 82 dan memiliki banyak keluarga yang berlatar belakang TNI.
Karena itu, menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan tidak semestinya dimaknai sebagai upaya mempertentangkan masyarakat dengan TNI.
“Karena itu saya tidak ingin persoalan ini dikembangkan sebagai masyarakat melawan TNI. Tidak. Tujuan saya adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.
